KUNKER : Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor terkait perencanaan anggaran, di ruang rapat Disnaker Kota Depok. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Dinilai Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok jago rancang anggaran. Kemarin (16/10), wakil rakyat asal tanah Buitenzorg ini kepoin cara penggangaran ala Kota Depok. Kepala Disnaker Kota Depok, Manto Jorghi menerangkan, pertemuan sekaligus untuk bertukar pikiran, agar Depok juga dapat melihat perbandingan. Bagaimana Kabupaten Bogor merancang anggaran, karena setiap daerah tentu memiliki perbedaan dari segi kewilayahan dan karakter masyarakatnya. "Mereka datang mempelajari bagaimana kita merancang penganggaran dalam bidang ketenagakerjaan. Meski ada perbedaan seperti yang tadi saya jelaskan, tapi semua mengacu pada peraturan pusat," terang Manto kepada Radar Depok, Jumat (16/10). Kota Depok tetap mengacu  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. "Intinya semua sama, baik nomenkoltural dan satuan harga disamakan, tapi jika dibandingkan tahun 2020 pasti menurun, ini tidak terlepas karena pandemi. Peraturan pusat yang berlaku tetap menjadi acuan, biar semuanya bisa terpantau," ungkapnya. Dilokasi yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim menjelaskan, kedatangnya beserta jajaran dalam kegiatan kunjungan kerja, untuk mempelajari rencana anggaran di Kota Depok, khususnya pada Disnaker. Hal tersebut dilakukan sebab Kota Depok dan Kabupaten Bogor masih masuk dalam satu kewilayahan, yang masuk dalam Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan, semua tetap mengikuti keputusan pemerintah pusat dan provinsi. "Kami ingin belajar, mengetahui bagaimana Disnaker membuat rancanan anggaran, ini sebagai perbandingan," tegasnya di ruang rapat Disnaker. KUNKER : Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor terkait perencanaan anggaran, di ruang rapat Disnaker Kota Depok. FOTO : ARNET/RADAR DEPOK   Ada beberapa poin pembahasan dengan Disnaker, seperti perbandingan anggaran antara tahun 2020 dan 2021, pemangkasan biaya, pengalihan kegiatan, serta belanja langsung dan tidak langsung. Menurutnya, melihat kota lain dalam merencanakan anggaran harus dilakukan sebagai perbandingan serta pembelajaran. Ini dilakukan supaya perencanaan anggaran Kabupaten Bogor, tidak kaku karena banyak cara dan masukan dari kota yang sudah disambangi dalam kegiatan kunjungan kerja. "Pasti sangat bermanfaat setiap kunjungan, kita bisa tahu hal dan inovasi baru. Ini akan kita bawa sebagai bekal untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor," tandas Muad. (rd/arn)   Jurnalis : Arnet Kelmanutu Editor : Pebri Mulya