RADARDEPOK.COM – Hempasan Virus Korona (Covid-19) kembali membuat kacau pendapatan dari  pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini pekerjaan rumah (PR) bersama, terutama di wilayah. Berdasarkan data 30 Juni 2021, target Rp339.985.196.564 dari 643.263 SPPT realisasinya baru 235.990 SPPT sebesar Rp97.441.498.452. Artinya, masih kurang Rp242.543.698.112. Kepala Bidang Pajak Daerah II Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Muhammad Reza menjelaskan, badai pandemi Korona memang benar-benar terasa berat bagi wajib pajak membayar PBB. Nyatanya, dipertengahan tahun  baru merealisasikan  Rp97.441.498.452 dari 235.990 SPPT. Padahal, target PBB tahun ini sebanyak Rp339.985.196.564 dari 643.263 SPPT. Berdasarkan data 30 Juni 2021, kata Reza, urutan pertama yang tertinggi, Kecamatan Tapos Rp16.273.248.127 atau sekitar 38,19 persen, sementara terendah Kecamatan Beji Rp8.845.718.130 atau sekitar 19,84 persen. Batas akhir pembayaran 31 Agustus mendatang. Kendati bulan depan batas akhir, tahun ini kembali diberlakukan tidak ada denda. Artinya, target yang mencapai Rp339.985.196.564 masih bisa dikejar sampai akhir tahun. “Ini PR kita bersama, kendati pandemi saya masih yakin target tersebut bisa tercapai. Mudah-mudahan teman-teman di wilayah pak lurah dan pak camat bisa membantu raihan target PBB tahun ini,” jelasnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (7/7). Saat ini, kata Reza, BKD Kota Depok kembali membuka pelayanan tatap muka untuk PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Layanan bisa dilakukan pada hari tertentu dan dengan waktu yang terbatas. "Ya, kami membuka layanan PBB dan BPHTB di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 08:00 – 12:.00 WIB. Selasa dan Kamis tidak ada pelayanan tatap muka maupun on call,” ujar. Kebijakan ini, lanjutnya, mengikuti arahan pemerintah pusat, bahwa untuk sektor esensial pemerintahan beroperasi 25 persen Work From Office (WFO) dan 75 persen Wrok From Home (WFH). "Kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, dipersilahkan datang pada hari dan jam yang telah ditentukan, dengan memakai masker dan mematuhi standar protokol kesehatan yang diberlakukan oleh kantor pelayanan PBB dan BPHTB Pemerintah Kota Depok," terangnya. Beberapa jenis pelayanan yang dibuka antara lain validasi BPHTB, penggurangan PBB,  mutasi atau balik nama PBB, pemecahan PBB, restitusi PBB BPHTB, Konsultasi PBB,  pengambilan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pajak reklame, stiker tanda lunas reklame dan lain-lain. "Konsultasi juga dapat dilakukan, mulai pukul 08:00 WIB sampai 12:00 WIB. Untuk informasi pelayanan, bisa menghubungi 08111022274 (Call Center Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Depok) serta website Pbb-bphtb.depok.go.id,” bebernya. Terpisah, Lurah Pangkalanjati Baru, Sugianto mengaku, siap mengejar target yang sudah ditetapkan. Saat ini SPPT sudah disebar ke RT dan RW, jadi kelurahan tinggal menyosialisasikan atau mengingatkan SPPT akan kewajibannya membayar PBB tiap tahunnya. Berdasarkan data, saat ini Pangkalanjati Baru sudah berhasil merealisasikan Rp1.247.968.385 dari 2.317 SPTT.  Sedangkan target Rp3.828.096.075 dari 4.156 SPPT.  “Kami disini siap mengejar target. Jika ditotal realisasinya sudah 32,10 persen. Masih ada waktu enam bulan lagi,” tandasnya.(rd) Realisasi PBB 2021 : Target :

• 985.196.564
• 263 SPPT

Realisasi 30 Juni :

• 441.498.452
• 990 SPPT

Rincian Per Kecamatan :

1. Tapos : Rp273.248.127 atau 38,19%
2. Sukmajaya : Rp10.353.935.088 atau 37,93%
3. Sawangan : Rp8.400.730.533 atau 32,50%
4. Cimanggis : Rp16.295.382.514 atau 30,83%
5. Bojongsari : Rp5.886.570.165 atau 27,40%
6. Limo : Rp4.368.351.435 atau 27,25%
7. Cipayung : Rp2.581.200.871 atau 26,34%
8. Cinere : Rp9.803.242.938 atau 26,07%
9. Cilodong : Rp5.302.560.623 atau 25,18%
10. Pancoranmas : Rp9.330.558.028 atau 22,87%
11. Beji : Rp8.845.718.130 atau 19,84%

Pelayanan Tatap Muka :

• Senin, Rabu, dan Jumat

Pukul :

• 08:00 – 12:.00 WIB

Editor : Fahmi Akbar