RADARDEPOK.COM, DEPOK - Di Balai Wartawan (Balwan) Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan dilengkapi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Hal ini dilakukan untuk mengedukasi jurnalis bekal hukum dalam menjalankan tugas.

"Kita memang sepakat untuk dirikan LBH di Balwan bersama dengan organisasi dan komunitas pers yang ada," jelas Ketua LBH Balwan Kota Depok, Bismar Gintung, Kamis (27/01).

Menurutnya, berdirinya LBH tersebut berangkat dari kebutuhan media akan pentingnya pengetahuan tentang hukum, terlebih beberapa kali terjadi kasus kekerasan wartawan.

"Jadi bisa menghindari terjadinya kekerasan wartawan. Kita bisa diskusi dan memberikan bantuan hukum," katanya.

Setiap layanan bantuan hukum dipastikan tidak dikenakan biaya alias gratis. Nantinya, LBH ini tidak hanya untuk wartawan semata, bisa juga untuk melayani warga Depok yang perlu pendampingan maupun pelayanan hukum.

"Apapun permasalahan hukumnya, ketika mereka butuh bantuan hukum, mereka bisa datang ke LBH," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Balai Wartawan Kota Depok, Jhoni Kelmanutu menyebutkan, pada tahun 2021, setidaknya ada 5 kasus hukum yang dialami wartawan. Mulai dari intimidasi sampai pada kekerasan.

"Melihat fakta dan kenyataan yang ada pada tahun lalu, ada lima tindakan anarkis yang dialami wartawan saat menjalankan tugas jurnalsitik," ungkapnya.

Ia membeberkan, faktor kekerasan yang dialami para wartawan tersebut dipengaruhi oleh efek pemberitaan yang berujung pada tindakan anarkisme.

"Nah, setelah mereka mengalami ke anarkisan itu meraka tidak tahu harus kemana. Sehingga, Balai Wartawan Kota Depok melahirkan LBH ini," tutupnya. (rd/arn)

 

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Pebri Mulya

 

https://youtu.be/Hqs3WveyYkg