RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah pusat telah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik BBM bersubsidi maupun non subsidi. Seperti pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu, demikian juga solar dari Rp5.850 menjadi Rp6.800, Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500.
Anggota Komisi B DPRD Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami menyatakan, ini langkah yang kita sesalkan. Karena ini artinya rakyat kembali dibebani setelah kenaikan beruntun berbagai kebutuhan pokok. Seperti listrik, gas elpiji, minyak goreng, cabai dan baru-baru ini telur yang harganya tertinggi di sepanjang sejarah.
Menyikapi imbas dari kenaikan harga BBM tersebut, Sri Utami mengatakan, mau tidak mau Pemda harus bekerja keras untuk memastikan inflasi yang terjadi di daerah, khususnya Kota Depok tetap terkendali.
Sri Utami menegaskan, sebetulnya Pemkot Depok sudah pro aktif karena di awal tahun sudah membuat road map terkait pengendalian inflasi.
“Setahu saya Kota Depok ini cukup pro aktif, karena dari total sekitar 500-an kota di Indonesia, Depok termasuk kota yang lebih dulu menyusun road map ini,” ungkap Sri Utami kepada Radar Depok, Senin (5/9).
Road map tersebut lanjut Sri Utami, terdiri dari kebijakan terkait dengan kelancaran pasokan, kemudian keterjangkauan harga, serta distribusi yang dipastikan harus lancar. Sehingga inflasi bisa ditekan.
“Namun demikian harus diwaspadai, karena Kota Depok ini wilayahnya merupakan perkotaan yang minim sumber daya. Baik sumber daya untuk pangan, misalnya pertanian sudah minim. Maupun sumber daya alam, energi. Maka itu, road map tadi harus dilaksanakan secara konsisten untuk menekan inflasi,” tegas Sri Utami.
Sri Utami menyebutkan, dari riset jika kenaikan seribu rupiah BBM itu akan berkontribusi kepada kurang lebih kepada satu persen. Maka itu ada prediksi dari pengamat, kemungkinan akan mengereknya di September ini atau awal Oktober nanti. Itu inflasi bisa sampai antara 7 bahkan 9 persen atau bahkan dua digit.
Menurut Sri Utami, hal ini sangat penting untuk diwaspadai. Yang jelas ia berharap tidak menggerus konsumsi rumah tangga.
Sementara itu, Pemerintah pusat sudah memutuskan untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
“BLT ini sebetulnya tidak sepenuhnya menjadi solusi karena jumlahnya terbatas, dan ada perbincangan di masyarakat yang kemarin dapat BLT minyak goreng. Sekarang BBM naik akan dapat lagi. Sehingga memunculkan kecemburuan antar warga. Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan BLT itu tidak mendidik. Namun, tetap saja jadi kebijakan yang diambil,” tutur Sri Utami.
Jadi intinya Pemda harus bekerja keras untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Hal lain yang menjadi imbas kenaikan BBM adalah sektor usaha, utamanya UMKM. Biaya angkutan, transportasi, biaya produksi akan naik. Buruh menuntut kenaikan upah. Ini semua menjadi mata rantai yang tidak sederhana, karena saling berkait namun harus tetap diupayakan terkendali.
Untuk itu Sri Utami berharap, imbas dari naiknya harga BBM ini bisa direspon Pemkot Depok secara tepat. Agar dalam batas "wajar" tidak memantik meningkatnya angka kemiskinan, bertambahnya angka pengangguran dan tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dengan ekonomi yang tetap tumbuh, berarti pembangunan di Kota Depok bisa tetap berjalan dengan baik, dan tentunya Pendapatan Daerah Depok tetap bisa tercapai sesuai harapan,” pungkas Sri Utami. (gun/**)