DEPOK-Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Depok, belum mendapatkan mandat terkait penertiban bangunan liar (Bangli) 726 kepala keluarga (KK), di lahan RRI. Padahal, akhir tahun lahan seluas 143 hektar akan dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). “RRI itu,  bukan urusan kami. Mereka yang menertibakan. Belum ada permintaaan dari pihak RRI,” tegas Kasatpol PP Kota Depok, Dudi Miraz kepada Radar Depok diruangannya, kemarin. Untuk persoalan ini tidak ada kaitan dengan Satpol PP Depok. Tapi, bila ada kerjasama dengan universitas tersebut, itu antara Walikota Depok dan rektor universitas tersebut. “Kami sifatnya hanya menunggu. Nanti jika pun ada penertiban paling tidak akan dibentuk tim terpadu,” kata Dudi. Terpisah, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo (HTA) mengatakan, lahan yang akan dibangun universitas tersebut merupakan ruang terbuka hijau (RTH).  Jadi kata dia, bila dibangun harus dirubah terlebih dahului Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Harus dirubah dulu Perdanya, setahu saya itu daerah RTH,” kata Hendrik. Bila pembangunan UIII itu dilanjutkan dan tidak dirubah Perda RTRW, maka Perda RTRW dilanggar dan RTH jadi korban pembangunan universitas tersebut. Jika ada niatan dan kerjasama membangun universitas di Kota Depok, dia mempersilakan bila pembangunan universitas akan menjadikan Depok lebih baik. Tapi harus mengikuti peraturan yang ada. “Perhatikan Perda RTRW, lahan RTH itu,” tegas dia.(irw)