DEPOK-Sempit, lapuk dan tak representatif itulah gambaran kekinian Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok. Sedihnya lagi, kantor di Jalan Kartini, Kelurahan Depok, Pancoranmas itu sudah mengontrak selama 15 tahun, dan sudah membuang anggaran ratusan juta tiap tahunnya. "Kami mau melaksanakan tes PPK saja masih bingung mencari tempat," ungkap Ketua KPU Depok Titik Nurhayati, kepada Harian Radar Depok, kemarin. Titik mengatakan, kantor dan gudang KPU Depok saat ini masih mengontrak dengan membayar anggaran setiap tahun sebesar Rp 350-Rp500 juta. Menurut dia, usia KPU Depok lebih dari 15 tahun, tapi belum memiliki kantor dan gudang KPU sendiri. Pemilu 2019 KPU Depok harus memiliki kantor dan gudang sendiri, serta punya ruang pleno rekap yang besar dan representatif. Menurut dia, anggaran sewa setiap tahun Rp350-Rp500 juta tiap tahun, bisa membangun kantor dan gudang KPU Depok. "Berarti kan menghemat anggaran APBD Depok," tuturnya. Padahal, KPU Depok telah diberikan lahan dengan status pinjam pakai oleh pegembang Grand Depok City (GDC). Dengan luasn 1.000 meter persegi. "Lahan itu kan berdasarkan surat dari Pemkot Depok," ucap dia. Pembangunan kantor KPU Depok, tambah Titik, sudah dijanjikan Walikota, Wakil Walikota, dan DPRD Kota Depok untuk dibangun kantor KPU. Rencana pembangunan kantor tersebut kata dia, sejak 2013 hingga sekarang. Ajuan anggaran pembangunan kantor dan gudang KPU Depok 2015 sebesar Rp12 miliar. "Kami menunggu janji teralisasi dari Pemda dan DPRD Depok," bebernya. Sementara, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangkle Allo merasa prihatin melihat kondisi kantor KPU yang sangat tidak representatif. Ia menilai, kantor KPU sudah banyak mencetak pejabat. Maka dari itu, tegas dia, harus mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan mendorong, agar pembangunan KPU Kota Depok segera di realisasikan. “Dulu kita pernah anggarkan untuk pembangunan gedung KPU tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” katanya. Lalu persoalan anggaran Politikus PDI Perjuangan itu merasakan aneh anggaran pembangunan kantor KPU telah dianggarkan Rp5 miliar, tidak ada di pembahasan Banggar. gSebenarnya di tahun 2015 sudah kami anggarkan," beber. Oleh karena itu, sambung Hendrik Pemkot Depok harus bisa mengesekusi penyerapan anggara APBD Depok, untuk pembangunan kantor dan gudang KPU Depok. Terpisah, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna menginginkan kantor KPU Depok yang presentatif untuk digunakan. gKita akan mendorong segera di bangun Kantor KPU yang baru agar lebih memenuhi syarat, kalau dilihat saat ini memang kurang layak,h ulas Pradi. Pradi mengaku, akan terus berkomunikasi dengan Walikota agar pembangunan Kantor KPU segera direalisasikan. “Kita targetkan tahun depan untuk pembangunan gedung KPU,” tutupnya. (irw)