ADE/RADAR DEPOK
KHIDMAT: Upacara peringatan Hari Santri di halaman kantor Kemenag Kota Depok tanpa dihadiri perwakilan dari pemkot, Senin (23/10). DEPOK – Peringatan Hari Santri Nasional setiap 22 Oktober, di Kota Depok tidak dihadiri Walikota maupun dari unsur pemerintah kota (pemkot). Sudah kali kedua perayaan Hari Santri, Walikota Depok, Mohammad Idris absen dari kegiatan yang diperingati setahun sekali sesuai Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Kegiatan yang dilakukan di halaman kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, pada Senin (23/10), dilaksanakan dengan upacara dan kirab mengelilingi kawasan Kota Kembang, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya. Ribuan peserta yang terdiri dari siswa-siswi madrasah beserta para guru dan unsur KUA turut meramaikan acara. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok, Salamun Adiningrat menyayangkan sikap Walikota Depok maupun unsur pemkot yang absen dalam kegiatan tahunan tersebut. “Peringatan Hari Santri ini kan merupakan perintah langsung dari Presiden. Semestinya pemerintah kota mendukung,” kata Salamun. Salamun mengatakan wajar saja apabila banyak pihak yang tidak mendukung adanya Hari Santri, karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Namun, dirinya mengatakan, peringatan Hari Santri bukan untuk memuliakan santri dan meminggirkan non-santri. “Pengertian santri ini luas loh. Bukan hanya orang yang belajar di pesantren dan disebut santri, yang memahami ilmu agama pun dapat dikatakan santri,” lanjut Salamun. Baginya, peringatan Hari Santri bertujuan untuk merefleksikan semangat juang yang ditularkan pada zaman penjajahan. Perjuangan santri pada zaman dahulu dalam meraih kemerdekaan mendapatkan posisinya sebagai penentu. “Nah, sekarang bagaimana para santri dapat mengisi kemerdekaan. Makanya Hari Santri itu tercipta,” kata Salamun. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Depok, Ismatullah Syarif mengatakan, Hari Santri merupakan penganugerahan dari Pemerintah Indonesia. Karena berdirinya NKRI tidak lepas dari peran santri dalam mengisi pos-pos guna mengusir penjajah. Bahkan, lanjutnya, pondok pesantren dapat dikatakan sebagai cikal bakal pendidikan formal yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah. “Jauh sebelum adanya pendidikan formal, dahulu ponpes sudah berdiri. Salah satunya ponpes yang dikelola oleh Kiai Hasyim Ashari,” kata Syarif. Kontribusi santri yang nyata dalam proses merebut kemerdekaan, lanjut Syarif, saat Jendral Sudirman datang kepada Kiai Hasyim Ashari untuk meminta pendapatnya terkait hukum membela negara yang sedang dijajah Belanda. “Dari situlah kemudian bangsa ini memperoleh kemerdekaannya. Karena Hasyim Ashari mengatakan saat itu, membela Indonesia adalah fardhu ain,” kata Syarif. (ade)