DEPOK-Komisi D DPDD Depok meminta Pemkot Depok, jangan pernah bosan menyampaikan ke pemerintah pusat yakni KemenPAN meminta tambahan tenaga pegajar. "Jangam pernah bosan meminta terus untuk kepentigan pendidikan di Depok," kata Anggota Komisi D DPRD Depok, Lahmudim Abdullah, kepada Radar Depok, kemarin. Lalu, Dinas Pendidikan memetakan selalu kebutuhan guru untuk line ke Anggatan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Depok terhadap guru honorer. Sebab, guru yang sudah pensiun jika masih ada yang produktif bisa dialihfungsikan mengajar. "Pemkot dalam hal ini Disdik harus pandai mensiasati, tapi jangan diberikan ke wenangan kepada kepala sekolah, tapi laporkan ke dinas," terangnya. Sekjen Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI), Rambey mengatakan, kekurangan guru di Kota Depok yang memanfaatkan guru hororer untuk menutupi kekurangan. Selayaknya kepala daerah tersebut memperhatikan guru hororer di Depok dijadikan ASN. "Guru honorer yang sudah mengabdi lebih lama sesuai kebutuhan itulah yang diutamakan," terangnya. Rambey mengatakan, guru honorer di Kota Depok sebenarnya masuk dalam Honorer Katagori satu itu di tahun 2010. Tapi, saat itu hanya pengurusan administrasi, lalu luput dari perhatian kemudian guru honorer tersebut dimasukan ke K2. "Mereka ikut tes sesama honorer berdasarkan peryataan BKN kala itu hanya formalitas ternyata tidak lolos," ujarnya. Untuk itu, sambung dia, sudah saatnya Pemkot Depok membutuhkan guru sebagai pengganti yang pensiun. Bahkan sangat wajar karena guru honorer masih enerjik mengajar. Namun dalam segi perhatian semua itu tergantung empati dari kepala daerah "Tidak ada yang ditabrak dalam hal itu, termasuk UU ASN, ini kan otorisasi Kepala Daerah. Semoga Kepala Daerah bisa menghargai keringat guru dan pengawai honorer," katanya. (irw)