Minggu, 21 Desember 2025

Pelaksanaan Musda KNPI Disoal

- Jumat, 8 Desember 2017 | 10:15 WIB
RICKY/RADAR DEPOK
MEGAH : Suasana saat Musda ke-VIII DPD KNPI Kota Depok yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Rabu  (6/12). DEPOK  – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-VIII KNPI Kota Depok yang digelar di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Raya Margonda, Kecamatan Beji, Rabu (6/12)  sudah usai. Terpilih secara aklamasi Bobbi Harahap sebagai Ketua KNPI Kota Depok. Namun, pemilihan ketua periode 2017-2020 ini menyisakan persoalan, lantaran beberapa OKP merasa forum Musda sudah tidak benar. Seperti diketahui, saat berlangsungnya Musda, beberapa OKP yang tergabung dalam Keluarga Besar NU (KBNU) seperti : IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat dan PMII. Kemudian,  OKP Nasionalis, yakni BMI, GMNI, GSNI, GMKI, GAMKI, TIDAR, AMDI melakukan walkout, karena mempertanyakan proses dan menolak hasil Musda ke-VIII KNPI Kota Depok. “Kami dari OKP Nasionalis dan KBNU, intinya menolak hasil Musda,” tutur Calon dari OKP Nasionalis, Andi Sopiandi kepada Radar Depok, kemarin. Ia menjelaskan, terkait aturan main persyaratan calon sekurang-kurangnya enam OKP dan tiga Pengurus Kecamatan (PK) memang itu aturan AD/ART. Tetapi melihat kondisi PK KNPI di Depok ini, hanya ada 3 PK yang aktif dan  itupun PK beji bermasalah. “Kami di OKP pendukung-pendukung Nasionalis dan KBNU melihat ini, langsung mengajukan peninjuan kembali di forum Musda,” papar pria yang akrab disapa ASO. Awalnya, sambung ASO, hal tersebut disetujui dan disahkan menjadi persyaratan calon enam OKP dan satu PK, karena melihat kondisi PK di Depok ini. Namun, aturan tersebut tiba-tiba diubah lagi oleh pihak yang mengatasnamakan DPD Jabar. “Kami merasa butuh penjelasan dan klarifikasi. Tetapi tidak digubris dan  kami langsung bersekapat keluar arena persidangan dulu. Karena sudah tidak benar forum Musda tersebut. Tapi kenapa tiba-tiba forum tetap berjalan dengan kondisi yang tidak kuorum. Mereka tidak lagi melakukan pemilihan suara. Tetapi langsung mengaklmasikan. Kan ini lucu. Kok bisa langsung aklamasi. Padahal aturan tatib terkait hal tersebut masih dibahas,” ungkapnya. Senada dengan ASO, calon dari KBNU, Dafid Hermawan mengatakan, pihaknya WO  karena aturan persyaratan tiga PK itu tidak rasional dengan kondisi dari 11 PK, hanya tiga PK yang aktif, itu pun satu PK masih dipertanyakan keabsahannya. “Sebetulnya kita sudah dapat itu, ketika Peninjauan Kembali Tartib mengesahkan dan diketuk satu atau dua PK persyaratannya, tinggal mengubah redaksi saja. Tai keputusan Perwakilan DPD Jabar sepihak mengesahkan syarat tiga PK itu,” kata Dafid. Pihaknya pun memepertanyakan keputusan DPD Jabar tersebut. Namun, tidak diberk kesempatan dan akhirnya keluar untuk berunding dan mengambil sikap. Dia juga mengatakan, dalam AD/ART KNPI memang tertulis aturan syarat pencalonan itu rekomendasi enam OKP dan tiga PK. Namun, dengan kondisi enam OKP dan tiga PK, tapi Hanya ada tiga PK dan itu pun dipermasalahkan SK-NYA, itu sudah irasional atau tidak masuk diakal. “Sangat tidak fair, apalagi sempat terjadi perubahan-perubahan syarat. SC memutuskan diawal satu PK. Tiba-tiba menjelang akhir keputusannya tiga PK. Sepertinya SC bermain dalam aturannya. KBNU belum daoat rekom dari manapun, karena semua PK dikunci rapat,” ujarnya. Diketahui, PK yang ada Sukmajaya, Cipayung dan Beji. Namun, SK Beji itu masa baktinya 2013-2016. SK awal dikeluarkan camat dan hal tersebut salah aturan. Akhirnya, sambung Dafid, pada  2015 dikeluarkan SK dari dari DPD tanpa mengubah masa berlaku SK sebelumnya. “SK itu DPD yang keluarkan, bukannya camat. Atas hal ini, kami masih rundingkan dulu dengan internal, bagaimana kelanjutannya,” ucap Dafid. Sementara, kata  Ketua SC Musda VIII KNPI Depok, Ahmad Maulana membenarkan bahwa Bobbi Harahap terpilih secara aklamasi dalam Musda yang dihelat di Hotel Bumi Wiyata, Kamis kemarin. Terkait walkout (WO)- nya beberapa OKP yang tergabung dalam KBNU dan OKP Nasionalis, lanjut Ahmad, hal tersebut merupakan yang biasa. “Walk out kan hal yang biasa,” kata Ahmad. Ditanya apakah WO-nya beberapa OKP dan Musda tidak memenuhi kuorum, Ahmad mengatakan hal tersebut bisa saja. “Ya bisa, kan kenyataanya lanjut (Musda berjalan.red),” tandasnya. (cky)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Terkini

X