ADE/RADAR DEPOK
KONPERS : Jajaran Ombudsman Republik Indonesia saat memberikan hasil kerjanya dalam memantau pelayanan 24 Jam diberbagai wilayah perwakilan ORI salah satunnya di Kota Depok. DEPOK–Awal Desember 2017, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melaksanakan Pengawasan On the Spot Pelayanan Publik 24/7, di empat wilayah termasuk Depok. Dari hasil pantuannya,  masyarakat masih banyak mengeluhkan terkait pelayanan publik, terutama yang dilaksanakan pada malam hari. Komisioner ORI, Adrianus Meliala mengatakan, kegiatan yang  dilaksanakan pada 4 Wilayah perwakilan ORI yakni  Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bangka Belitung tersebut guna memastikan kehadiran negara dalam pelayanan publik 24/7. “Negara tidak bisa libur dalam melakukan pelayanan, harus siap meski itu dalam kondisi malam hari ataupun hari libur nasional,” kata Adrianus dalam kegiatan pemaparan hasil Pengawasan On the Spot Pelayanan Publik 24/7, Gedung Ombudsman RI, Rabu (20/12). Kegiatan yang salah satunya dilaksanakan di Kota Depok, lanjut Adrianus, masih memiliki banyak catatan yang mesti diperbaiki oleh masing-masing Kepala Daerah. “Terlebiih pada Dinas Damkar Kota Depok, didapat tidak memiliki kesiapan, dan kesiagaan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran pada waktu dini hari,” kata Adrianus. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya petugas yang berjaga pada ruangan piket dan didapat petugas sedang tidur. Sirine tanda berita kebakaran tidak berfungsi/rusak, terdapat 8 Unit/Mobil pemadam kebakaran, namun hanya 5 Unit yang berfungsi. “Tak hanya itu, RSUD Kota Depok juga memiliki catatan yakni UGD RSUD Kota Depok mengalami Over-capacity, dalam hal ini ruangan pasien masih terbatas,” beber Adrianus. Dengan banyaknya temuan tersebut, Adrianus mengkhawatirkan berdampak pada kecepatan dalam merespon dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesiapan dan kesiagaan baik SDM dan sarana prasarana yang rendah, dapat menjadi potensi maladministrasi yang dapat merugikan masyarakat pengguna layanan. Serta terdapat hubungan yang menunjukan antara kondisi pelayanan dengan lemahnya pengawasan di internal, atasan langsung dan manajerial, dan Kualitas pelayanan yang menurun menjadi hal yang permisif baik bagi atasan maupunmasyarakat. “Kami meminta agar setiap Pimpinan penyelenggara pelayanan publik, untuk memastikan standar pelayanan publik khususnya penyelenggaraan pelayanan publik 24/7 ,” bebernya. Tak hanya itu, pengawas internal maupun atasan untuk memberikan atensi kepada kualitas pelayanan publik 24/7 dengan metode pengawasan yang lebih efektif dan kesiapan sarana dan prasarana juga menjadi penting.(ade)