Anggota Komisi C DPRD Kota Depok Rudi Setiawan. DEPOK-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi media pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Ini sudah menjadi ritual rutin tiap tahun, untuk merancang pembangunan infrastruktur dan sosial di tiap kelurahan. Namun, Musrenbang ini dinilai sebagai pengugur kewajiban saja kata Anggota Komisi C DPRD Kota Depok Rudi Setiawan. "Musrenbang ini melibatkan masyarakat dalam pembangunan sudah tentu mutlak adanya. Keterlibatan masyarakat masih sangat kurang dan terkadang didominasi wajah yang sama dari tahun ke tahun," kata Rudi, kepada Radar Depok, kemarin. Akibatnya, perencanaan program tidak mendapat asupan gagasan variatif. Bahkan, program berjalan sukses, terkadang programnya malah dirongrong masyarakat itu sendiri. Dari berbagai masukan dari masyarakat, kata dia, ada beberapa hal yang jadi keluhan masyarakat tentang pola musrenbang. Seperti di kelurahan tidak memiliki kuasa untuk menentukan program mana yang ingin dikerjakan nantinya, dan banyaknya usulan sekedar memenuhi list program yang diajukan, tanpa ada jaminan berapa jumlah program yang terakomodasi. Data menunjukkan, sambung Politikus Partai Golkar ini dari semua usulan masyarakat setiap tahunnya, yang terserap dalam perencanaan dan penganggaran hanya beberapa persen. "Padahal, masyarakat yang awalnya antusias ikut dalam proses musrembang menyangka sebagian besar programnya akan direalisasikan," kata dia. Tentu menimbulkan kekecewaan ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kehadiran dalam proses tahun berikutnya. Lebih  parah lagi keaktifan masyarakat pada kegiatan pembangunann lainnya semakin menurun.(irw)