AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
MENUNTUT : Sejumlah massa dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Balaikota Depok, kemarin. Mereka menuntut pemerintah kota untuk mewujudkan layanan dan jaminan kesehatan gratis yang berkualitas untuk seluruh warga Kota Depok. DEPOK- Ratusan warga mengatasnamakan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, menutupi pintu gerbang Balaikota Depok sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (23/1). Dalam teriakannya, menuntut agar Pemerintah Kota Depok memperhatikan masyarakatnya terkait jaminan sosial dan kesehatan. Selama ini mereka menilai pelayanan kesehatan dan jaminan sosial di Depok kurang bersahabat. Massa juga membawa karton bertulisan berbagai tuntutan dan spanduk kepada Pemkot Depok. "Kami datang untuk menuntut hak kami sebagai masyarakat yakni jaminan sosial dan kesehatan. Sebab, selama ini dinilai masih amburadul dan kami minta segera melakukan pembenahan," kata Ketua DKR Depok, Roy Pangharapan, kepada Harian Radar Depok, kemarin. Terkait layanan kesehatan di Depok kata dia, Depok termasuk sulitnya akses warga miskin sekalipun memiliki BPJS Kesehatan mendapatkan perawatan di ruang NICU, PICU dan ICU. "Jika ada uang atau bayar, baru bisa dapat. Padahal mereka ini masyarakat kurang mampu yang wajib dijamin oleh pemerintah atas layanan kesehatan pada mereka" terang Roy. Selain itu kata dia, pasien meninggal sangat kesulitan mendapatkan layanan ambulan jenasah gratis. "Lalu layanan puskesmas yang katanya 24 jam, kenyataannya tidak," ujarnya. DKR juga  menyoroti fasilitas RSUD Depok yang masih sangat minim pelayanannya dan tidak adanya layanan gratis bagi warga miskin. "Masih banyak keluarga miskin di Depok yang belum mendapat KIS PBI. Juga masalah tunggakan peserta BPJS kesehatan warga miskin, yang sampai kini tidak asa solusinya," papar Roy. Dari pantauan Radar Depok perwakikan DKR diajak masuk untuk berdialog. Namun mereka perwakilan DKR tidak lama sekitar 15 menit keluar. "Kami ingin ketemu Walikota atau Wakil Walikota Depok. Tapi tidak ada di Balaikota, kami terpaksa keluar dari dialog itu," ucap Roy. (irw)