Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Igun Sumarno DEPOK- Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Igun Sumarno meminta pemerintah hati-hati dalam membuat kebijakan atau inovasi karena bisa jadi akan berdampak buruk pada anak didik. Igun menyebut, adanya istilah sekolah unggulan yang dicanangkan pemerintah beberapa tahun lalu, telah membuat banyak anak frustasi atau merasa kecewa. “Banyak anak pintar yang kemudian merasa frustasi ketika tidak diterima di sekolah unggulan,” kata Igun, kepada Radar Depok, kemarin. Hal seperti itu, kalau terus dibiarkan, maka akan membuat banyak anak pintar merasa kecewa. ”Jadi penyebutan sekolah unggulan itu kan hanya soal selera, sengaja dibuat.” kata Igun. Seharusnya, Pemkot Depok berusaha bagaimana semua sekolah yang ada di Kota Depok adalah sekolah unggulan. Bukan hanya 2 – 3 sekolah saja. Igun juga menyorot perlakuan Pemkot Depok selama ini yang cenderung membeda-bedakan antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. “Sekolah swasta selama ini dimarginalkan,” kata mantan guru itu. Padahal kontribusi terhadap penyerapan anak didik, sekolah swasta jauh lebih besar dibanding sekolah negeri. “Jumlah sekolah swasta di Depok jauh lebih banyak dibanding sekolah negeri,” terang dia. Pada bagian lain, Igun juga menyorot kebijakan yang membuat sekolah baru, tapi karena gedung sekolahnya belum ada, sehingga anak didik harus menumpang di sekolah lain. “Jadi kalau memang membutuhkan tambahan sekolah, optimalkan lahan yang ada. Kalau perlu bangun gedung sekolah 4 lantai ketimbang menumpang di sekolah lain,” tutur Igun. Igun optimis di tangan Walikota Depok, Mohammad Idris dan Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Thamrin berbagai persoalan dunia pendidikan di Kota Depok bisa diselesaikan dengan baik. Gambaran keseriusan Pemkot Depok itu terlihat dari kebijakan terhadap guru honor yang kesejahteraan mereka mulai meningkat. “Dulu, guru honor berteriak soal kesejahteraan mereka. Tapi ini alhamdulilah sudah tenang,” tandas Igun. (irw)