IRWAN/RADAR DEPOK
DISKUSI: FKUB Depok bersama Walikota Depok, Mohammad Idris melaksanakan bimbingan rohani terhadap para penyuluh dari lintas agama sebanyak 200 orang di kawasan Cilodong, kemarin. DEPOK - Pemerintah Kota Depok menyoroti betul aktfitas Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Tak main-main, sebanyak 200 pembimbing rohani dirangkul guna disebar ke tiap kecamatan di Kota Sejuta Maulid ini. Walikota Depok, Mohammad Idris menegaskan, langkah ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama, tentunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Menuju Kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius,” kata Idris, kepada Radar Depok, kemarin. Menurut alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo ini, peyimpangan sosial merupakan bagian dari hidup di tengah masyarakat. Untuk itu, pembimbing rohani seperti kyai, ustad, pastur, dan pemuka agama yang ada di Depok harus peduli. Caranya, dengan melakukan antisipasi tindakan yang preventif, kuratif, masif, dan bekerjasama dengan aparat keamanan sesuai perundangan yang ada. “Seperti prilaku LGBT. Memang tak ada pelarangan, tapi ini masuk dalam peyimpangan sosial. Dalam agama tak dibenarkan,” papar Idris. Mekanisme teknis di lapangan, kata Idris, pembimbing rohani nanti harus berkoordinasi dengan aparat. Mereka akan membimbing para pelaku penyimpangan sosial untuk kembali ke jalan yang benar. Selain juga, agar tak menjalankan prilaku yang demikian. Bahkan, kata dia, banyak laporan pelaku LGBT minta untuk  diselamatkan dari kehidupan homoseks, gay, dan lesbi yang nyatanya bertentangan dengan hati nurani mereka. Karenanya, penyimpangan sosial ini harus dibantu dari peran pembimbing rohani. “Itulah yang harus kita (Pemkot Depok) anggarkan nanti dan  memfasilitasi. Tentu harus tidak lain peran aparat polisi dan TNI, pemkot, dan lainya ikut serta,” paparnya. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Depok, Marjaya mengatakan, pihaknya telah menyediankan pelaksana pembimbing rohani sebanyak 200 orang dari 11 kecamatan. Jumlah ini kata dia, dari Islam sebanyak 175 orang dan non Islam ada 25 orang. Tugas mereka adalah membimbing masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan sosial. ”Juga menjaga kerukunan antar umat beragama, dan di dalam beragama,” kata Marjaya. (irw)