Dok Pemkot Depok
FOTO: Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo DEPOK – Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo dibuat geram. Ini setelah dirinya menggelar pertemuan dengan jajaran Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Depok. Nah dari pertemuan tersebut, dirinya banyak mendapat keluhan. Salah satu yang krusial, minimnya gaji buat para guru honorer di Kota Sejuta Maulid. Karenanya ia pun mendesak agar Pemkot Depok bisa meningkatkan gaji guru honorer. “Tingkatkan gaji guru honorer,” ungkapnya kepada Radar Depok saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Pria yang biasa disapa HTA ini pun berujar tegas, lebih baik dirinya menolak APBD 2019, ketimbang gaji guru honorer tidak naik. Ia menilai, sikap ini muncul lantaran berkaitan dengan nasib pendidikan di Kota Depok. “Bagaimana kualitas pendidikan bisa naik, kalau kesejahteraan guru masih kecil,” beber dia. Lebih lanjut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok ini pun mengaku prihatin dengan kabar adanya keterlambatan gaji guru honorer. Sebab itu, dia mendesak agar hal-hal seperti ini tak lagi terulang. “Berkaitan dengan SMA/SMK. Meski sudah ditangani provinsi (Jawa Barat), namun Depok bisa saja ikut intervensi anggaran melalui hibah. Namun tetap dicari dulu payung hukumnya. Pokoknya jangan lepas tangan begitu saja ke provinsi,” terangnya. Terpisah, Sekretaris Disdik Depok, Tinte Rosmiati menjelaskan, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan Kota Depok, akan segera membayarkan gaji guru honorer Februari ini. Keterlambatan pembayaran gaji guru honorer tersebut karena terkendala dengan regulasi. “Adanya regulasi baru membuat pembayaran gaji tersendat,” terang Tinte. Menurutnya, gaji guru honorer bersumber dari BOS APBN dan APBD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI baru meng-undang-kan dasar penggunaan BOS pada tanggal 19 Januari 2018, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 1 Tahun 2018 tentang Perunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Selanjutnya Pemerintah Kota Depok menjabarkan regulasi tersebut melalui Peraturan Walikota Depok. (irw/cky)