DEPOK - Dampak dari masifnya pembangunan yang ada di Kota Depok, berdampak pada kemacetan dan bencana banjir yang ada di Kota Depok. Sehingga perlu ada perhatian serius dari pemerintah untuk menata kembali Kota, dan mengawasi proses perijinan pembangunan yang ada di Kota Depok. Menurut Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Abdul Haris Bobihoe mengatakan, pembangunan di Kota Depok sudah diluar kontrol, sehingga perlu ada pengawasan ketat dari pemerintah kota untuk mengawal pembangunan yang ada di Kota Depok. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, saat ini infrastruktur di Kota Depok harus segera dibenahi. Karena menurutnya banyak lahan serapan di Kota Depok yang dialih fungsikan sebagai perumahan dan apartemen. “Karena minimnya daerah serapan, sehingga tak heran Kota Depok juga kebanjiran,” kata Haris kepada Radar Depok, kemarin. Selain itu, dia mengatakan penataan ruang di Kota Depok harus semakin diperketat, jangan sampai daerah yang benar-benar dapat menampung air malah dialihfungsikan menjadi bangunan. “Penataan tata ruang yang harus diperketat, jangan sampai daerah serapan air diberikan ijin untuk bangunan perumahan dan apartemen,” papar Haris. Dia mengaku, ingin mengajak pemerintah Kota Depok untuk duduk bersama membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Depok. “Pembangunan di setiap wilayah harus mengacu pada RTRW, kalau untuk taman ya harus jadi taman, jangan malah dibangun perumahan,” papar Haris. Sementara itu, pengamat Tata Ruang Kota, Yayat Supriatna mengatakan, Kota Depok berdiri memang bukan sebagai kota yang direncanakan, Kota Depok tumbuh karena banyak perumahan sehingga memang perlu penataan ruang ruang yang maksimal. Barang tentu pembangunan di Kota Depok memang terpusat di Jalan Margonda Raya, karena akses untuk masuk dan keluar menuju Jakarta. “Kalau di Depok investor pasti memilih margonda, karena margonda menjadi tulang punggung,” kata Yayat saat dihubungi Radar Depok. Kecuali, Kota Depok memiliki struktur jalan baru, sehingga investor memiliki pilihan untuk berinvestasi di Kota Depok. Sehingga menurutnya Kota Depok harus mengembangkan jaringan jalan baru sehingga jalan di Kota Depok bisa terintegrasi. “Kalau mau berkembang, harus memiliki jaringan jalan baru, berani ngga Kota Depok membangun, atau mengajak investor untuk mengembangkan Kota Depok,” papar Yayat. Sementara itu, untuk mengurangi macet sebagai dampak pembangunan di Kota Depok, pemerintah harus menciptakan management trafik di Kota Depok. “Kemarin kan sudah menerapkan SSA, harus ada inovasi baru untuk mengurai kemacetan,” kata Yayat. Selain itu, di sepanjang Jalan Margonda apakah setiap bangunan memiliki lahan parkir yang memadai, atau diterapkan biaya parkir yang mahal, agar masyarakat berfikir ulang jika ingin menggunakan kendaraan umum. “Harus ada transportasi umum yang nyaman, karena masyarakat Kota Depok harus digiring untuk menggunakan transportasi masal,” pungkas Yayat. (cr2)