AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK
BERAKTIFITAS : Sejumlah orang saat berada di Pengadilan Agama Kota Depok untuk mengurus berkas-berkas yang diperlukan. DEPOK - Terhitung dua bulan : Maret dan April, tingkat perceraian di Kota Depok trennya bertambah. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Kota Depok, Maret dan April sedikitnya 606 pasangan bercerai. Dari angka tersebut perselingkuhan yang paling dominan. Humas PA Kelas 1A Kota Depok, Dindin Syarief Nurwahyudin mengatakan, tren perceraian di Kota Depok mengalami kenaikan setiap tahunnnya. Bahkan, setiap harinya Pengadilan Agama bisa menangani 100 perkara perceraian perhari. Dia mengatakan di Maret 2018, pihaknya menerima 358 perkara perceraian, diantaranya 102 cerai talak, dan 256 cerai gugat. Namun, dari 358 pasangan yang mengajukan proses cerai, terdapat 299 yang resmi bercerai. “Yang resmi bercerai 299 pasangan, dan sisanya berhasil rujuk karena mencabut berkas permohonan,” kata Dindin kepada Radar Depok, kemarin. Dari 299 pasangan yang resmi bercerai, kata dia masalah perselisihan dan pertengkaran keluarga menjadi paling dominan dengan 244 kasus. Banyak hal yang menyebabkan perselisihan antara suami istri. “Banyak yang menyebabkan cek cok dalam keluarga,” tutur Dindin. Menurut Dindin, masalah perselisihan banyak disebabkan bukan lagi karena masalah ekonomi. Terlebih di Kota Dpeok masalah rumah tangga semakin beragam. “Umumnya sih karena perselingkuhan atau adanya pihak ketiga,” ujar Dindin. Ada juga yang berselisih karena tidak bijak menggunakan media sosial. “Ada saja yang bertengkar lantaran menggunakan media sosial, karena tidak diketahui pasangan hingga menimbulkan kecemburuan dan berujung pada perceraian,” jelasnya. Hingga 24 April 2018, perkara perceraian yang sudah masuk di Pengadian Agama Kota Depok terdapat 307 kasus. “Besar kemungkinan perkara perceraian yang ditangani pada April bisa lebih tinggi dari Maret 2018,” terangnya. Dindin meminta dengan semakin meningkatnya angka perceraian di Kota Depok ini menjadi tanggungjawab, seluruh stakeholder yang ada di Kota Depok, dengan ini Ppemerintah harus menjadi leading sektor meminimalisir angka perceraian di Kota Depok. “Ini menjadi tanggungjawab kita bersama, pemerintah juga berkewajiban untuk membuat nyaman masyarakat mulai dari keluarga,” tandasnya.(cr2)