DEPOK - Pengimpor ekstasi asal Belanda, Firman Ghazali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, Selasa (24/4). Dalam sidang beragendakan keterangan saksi, dua personil Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok dan seorang petugas Satnarkoba Polresta Depok. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Ramon Wahyudi dengan anggota Teguh Arifiano dan Sri Rejeki Marsinta. Saksi BNN Depok mengatakan, penangkapan terhadap terdakwa Firman Ghazali di Jalan Artayasa Sawo Griya Kencana 1 Blok E/9 RT 4/1, Kelurahan/Kecamatan Limo, bermula dari adanya informasi dari petugas Kantor Pos Sawangan ke pihak BNN Depok. Itu dikarenakan adanya benda berbentuk pil di dalam surat yang akan dikirimnya. Dari informasi tersebut pihak BNKN Depok beserta tim langsung menuju lokasi yang disebutkan. “Terlebih dulu kami mengecek kirimin tersebut tanpa membuka kiriman itu,” kata saksi BNN Depok dalam sidang di PN Depok. Guna menjebak tersangka, sebelum petugas Pos Giro mendatangi lokasi untuk mengantarkan paket surat yang berasal dari Belanda. BNN Depok lebih dulu berkoordinasi dengan pihak Satnarkoba Polresta Depok, untuk menangkap tersangka. Setelah paketan surat diterima tersangka, barulah personil BNN Depok dan Satnarkoba Polresta Depok menggeledahkan kediamannya tersangka. Dalam penggeledahan diketemukan kurang lebih seratus butir ekstasi yang mengandung amfetamin. Selain itu, diketemukan juga bong, timbangan elektrik dan satu paket ganja. Ketika ditanya siapa pemilik dari ekstasi tersebut, tersangka mengatakan jika barang haram itu milik Lucill yang tinggal di Bandung. Tersangka mengatakan, alamatnya hanya dipakai atau dipinjam untuk pengiriman paket surat itu. Terdakwa juga mengatakan belum menerima upah dari pemakaian atau peminjaman alamat tersebut. Namun, dirinya tidak mengelak akan menerima upah jika pengiriman paket surat tersebut berhasil atau tidak ditangkap. JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Kozar Kertyasa dalam sidang dakwaan menjerat terdakwa dengan dakwaan alternatif. “Pertama dengan Pasal 114 Ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua dengan dakwaan Pasal 112 Ayat 2 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau, Ketiga dengan Pasal 111 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Kozar Kertyasa. (cr2)