FOTO: Rachmin Siahaan, Anggota DPRD Kota DepokDEPOK- Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Rachmin Siahaan mengatakan, kekosongan jabatan tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Depok menjadi permasalahan yang harus diselesaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Menurut dia, salah satu penyebab kekosongan akibat banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun.
Hal ini semakin diperparah dengan adanya moratorium dari Pemerintah Pusat pada 2014 hingga 2019, yang menyebutkan Depok tidak bisa menerima PNS.
"Ini harus disikapi terkait kekosongan jabatan dan kekurangan PNS di Kota Depok, Pemkot jangan diam saja," ujar Rachmin. Rachmin menyarankan agar Pemkot bisa memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
Dalam hal ini, harus memberikan prioritas bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lebih lanjut, dirinya mengungapkan, berdasarkan data dari Seketaris Daerah (Sekda), saat ini Depok kekurangan 5.000 PNS.
Dengan total PNS yang bekerja di seluruh instansi mencapai 7.146 orang itu data di 2017 lalu.(irw)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
