DEPOK - Pemerhati Kota Layak Anak (KLA) Jeanne Noveline Tedja mengaku, sangat prihatin dan menyayangkan hal tersebut terjadi kepada anak-anak. Hal ini semakin menegaskan, bahwa pentingnya edukasi tentang alat reproduksi kepada anak-anak usia SD. Edukasi seks seyogyanya bukan lagi menjadi hal yang tabu. Orangtua harus memberikan edukasi ini sedini mungkin kepada anak-anak. Agar anak-anak memahami, tidak boleh ada orang lain yang boleh menyentuh bagian tubuh mereka yang tertutup pakaian. Orangtua harus mengajak anak berkomunikasi setiap hari menanyakan keseharian mereka di sekolah, di tempat bermain maupun di tempat les misalnya. Jangan hanya tanyakan tentang PR atau pelajaran sekolah. Tapi juga tentang teman-teman, guru, dan lainnya. Biasakan anak bercerita kepada orangtua apa saja yang mereka alami. “Saya meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Depok, agar memasukkan kurikulum mengenai Edukasi tentang alat reproduksi, dan bahaya apa yang mengintai anak-anak. Edukasi ini bisa diberikan oleh Guru BP,” terangnya kepada Harian Radar Depok, kemarin. Menurutnya, anak-anak harus mempunyai kesadaran untuk menjaga alat reproduksi mereka, sebagai sesuatu yang tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain selain mereka sendiri. Anak-anak juga harus diberikan sosialisasi mengenai contoh-contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak, agar mereka selalu waspada. “Kasus di SDN Tugu 10, saya menuntut agar kasus ini cepat diproses oleh Unit PPA Polres Depok dan agar pelaku segera diberikan hukuman yang setimpal sesuai UU Perlindungan Anak,” tegasnya. Bagi para korban, kata Nane -Sapaanya- agar mengikuti program rehabilitasi psikologis segera mungkin. Dia berharap korban akan dapat melupakan peristiwa yang mereka alami, walau pastinya tidak mudah. Mengingat, usia mereka yang masih muda, dengan bantuan rehabilitasi psikologis dan pendampingan/bimbingan dari orangtua, berharap yang terbaik bagi para korban. “Saya meminta kepada media untuk tidak menyebut nama korban dan nama sekolah. Anak-anak yang bukan korban juga harus diperhatikan haknya untuk bersekolah dengan nyaman,” terangnnya. Terkait KLA Depok, sambungnya kasus ini tentu melanggar Perda Kota Depok No.15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Depok harus melakukan beberapa tindakan remedial dan pencegahan. “Khusus P2TP2A dan DPAPMK harus merawat korban dengan memberikan rehabilitasi psikologis, dan menyediakan psikolog anak,” tandasnya.(san)