DEPOK - Tak lama lagi 2018 akan berakhir. Serapan anggaran Pemerintah Kota Depok masih dalam angka 63 persen atau sekitar Rp1,8 triliun dari jumlah APBD 2018. Ada kenaikan serapan yang sebelumnya pada per 1 Desember 2018. Banyak kendala serapan anggaran dibeberapa dinas masih rendah. Walikota Depok, Mohammad Idris mengakui, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) adalah dinas yang serapan anggaran terendah. Menurut data keuangan daerah, hingga saat ini serapan anggaran di dinas tersebut (PUPR) baru 27 persen atau sebesar Rp133,8 miliar dari total Rp467 miliar. Idris mengatakan, alasan dinas PUPR terendah menyerap anggarannya karena jangka waktu (lama) menunggu hasil lelang untuk program pengerjaannya. "Bahkan kadang pahitnya lelang tersebut dinyatakan gagal karena program tersebut," ujar Idris kepada Harian Radar Depok. Oleh karena itu, Idris akan melakukan beberapa cara untuk menggenjot serapan anggaran pada tahun 2019. "Pertama kita akan menunggu gubernur. Paling tidak dalam kesibukan gubernur kami minta nomor perda yang terlebih dahulu saja yang diberikan. Sehingga kita boleh melakukan pengumuman lelang bagi kegiatan para dinas, " ujar Idris. Kemudian, pihaknya juga akan lakukan restrukturisasi agar ke depannya evaluasi di tahun 2018 ini, dapat diperbaiki di tahun depan. Sehingga dengan adanya tenaga yang baru, jadi kegiatan yang sudah evaluasi akan dilakukan peningkatan di tahun kedepannya. Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Depok, Nina Suzana mengatakan, dari seluruh perangkat yang ada di Pemerintah Kota Depok, kecamatan melakukan penyerapan anggaran paling tinggi. "Total di seluruh kecamatan mencapai 75 persen hingga November 2018. Ini penyerapan tertinggi," katanya. Penyerapan anggaran di kecamatan kata dia digunakan untuk belanja rutin. Misal gaji pegawai honorer, pembelian alat tulis kantor (ATK), rapat dan lainnya. Alokasi dana tersebut selalu terserap maksimal di tiap kecamatan. "Nilainya semua mencapai Rp105 miliar seluruh kecamatan," paparnya. Dia merinci Kecamatan yang serapan anggaran tertinggi adalah Kecamatan Pancoranmas yang mencapai 85 persen atau Rp12 miliar. Kecamatan Beji sebesar 84 persen atau Rp11 miliar. Kemudian Kecamatan Sukmajaya 76 persen atau Rp11,2 miliar. "Kecamatan Bojongsari sebanyak 78 persen atau Rp10 miliar dan Kecamatan Cilodong sebesar 75,3 persen atau Rp9 miliar," tukasnya. Kemudian, Dinas Perumahan dan Pemukiman menyerap 46,8 persen atau Rp117 miliar dari total Rp250,3 miliar. Dinas Kesehatan menyerap sebesar 47 persen atau Rp134,9 miliar dari total Rp286 miliar. "Ada juga yang diatas 50 persen. misalnya Dinas Pendidikan sudah 66,7 persen atau Rp 517 miliar dari total Rp 775 miliar. Disdik banyak menyerap untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS)," tandasnya.(irw)