Rabu, 8 Februari 2023

Sidang Lurah Pungli Tunggu Polresta

- Jumat, 5 April 2019 | 10:15 WIB
BERI KETERANGAN : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Sufari, saat memberikan keterangan kepada awak media terkait pengembalian berkas perkara kasus OTT Lurah Kalibaru dari kejaksaan, ke polres Kota Depok, Selasa (26/3). Foto: AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK RADARDEPOK.COM, DEPOK-Kasus pemerasan yang dilakukan Lurah Kalibaru, Abdul Hamid (AH) bisa segera disidang. Saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, hanya membutuhkan satu petujuk dari Polresta Depok guna memenuhi petunjuk, dan segera disidangkan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sufari menegaskan, Kejari hanya meminta ‘tambahan’ sedikit oleh Polresta, untuk melengkapi keperluan persidangan. “Sedikit aja hanya satu kalimat selesai, diserahkan kesini juga langsung lengkap,” kata Sufari kepada Harian Radar Depok, kemarin. Dia mengatakan, kasus yuang dihadapi Abdul Hamid adalah pemerasan. Jika berkas sudah lengkap. Dia mengaku, akan segera melimpahkan berkas tersebut, ke Pengadilan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar). “Itu masuknya pemerasan,” terang singkat Sufari. Diketahui sebelumnya, Kamis (21/3) lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, memulangkan berkas dugaan pungli yang dilakukan Lurah Kalibaru Abdul Hamid (50) ke penyidik Tipikor Polresta Depok. Pengembalian tersebut lantaran berkas dinyakatan belum lengkap atau P 18. Diberitakan sebelumnya, penyidik Tipikor Polresta Depok akhirnya menetapkan Lurah Kalibaru berinisial AH, (50) menjadi tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polresta Depok Kamis, 14 Februari 2019. Kapolres Depok Kombes Didik Sugiarto menyebut bahwa sewaktu menjabat, oknum lurah tersebut menyalahi wewenang dengan cara mematok harga kepada masyarakat agar Akte Jual Beli (AJB) dapat ditandatangani oleh lurah sebagai saksi penjualan. "Jadi yang dilakukan oknum lurah yaitu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB," tuturnya. Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, Didik menjelaskan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2016, bahwa PPAT dan PPATS dan saksi biayanya tidak boleh melebihi 1%, namun dalam peristiwa ini lurah AH menarget biaya 3% untuk dirinya sendiri. "Ya untuk dia menandatangani saksi di dalam AJB ini jadi bentuknya sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang pejabat pembuat akte tanah. Jadi di dalam ketentuan PP nomor 24 tahun 2016 bahwa PPAT kemudian PPATS dan saksi biayanya tidak boleh melebih 1 persen," imbunya. Dari perbuatan tersangka, penyidik tipikor Polresta Depok menetapkan lurah Kalibaru berinisial AH sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 12e, UU nomor 20 tahun 2001, sebagaimana perubahan dari UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. "Ada Akte Jual Beli (AJB) yang kita amani, uang sebesar 5 juta. Ada dokumen dokumen yang saat ini sebagai barang bukti di dalam perkara," tandasnya.(rub)

Editor: redaksi01

Tags

Terkini

TP PKK Kelurahan Kukusan Perangi Stunting

Selasa, 7 Februari 2023 | 22:46 WIB

Serunya Virtual Natu – Run Universitas Indonesia

Selasa, 7 Februari 2023 | 20:31 WIB

Ini Upaya Kader Kukusan Depok Cegah Stunting

Selasa, 7 Februari 2023 | 19:22 WIB

PN Depok Janji Konsisten Jauhi Suap dan Gratifikasi

Selasa, 7 Februari 2023 | 18:56 WIB

Panglima TNI Pimpin Upacara Alih Kodal PPRC TNI

Selasa, 7 Februari 2023 | 11:25 WIB

Dinkes Bersama PERSAGI Periksa Gizi Anak di Depok

Selasa, 7 Februari 2023 | 10:45 WIB

PKK Kelurahan Cimpaeun Dorong Posyandu Lebih Kreatif

Selasa, 7 Februari 2023 | 10:25 WIB

16 Pesantren di Depok Punya Produk Sendiri

Selasa, 7 Februari 2023 | 09:10 WIB
X