KEMBANGKAN  : PT Unggul Mas Sejahtera mengembangkan kawasan perumahan, di atas tanah seluas seluas 2,3 hektar di Jalan Hanafi, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Foto : PTUSM For Radar Depok RADARDEPOK.COM, DEPOK-PT Unggul Mas Sejahtera (USM) sebagai pengembang perumahan terpercaya di Indonesia, sangat memperhatikan aspek-aspek teknis. Terutama yang berkaitan dengan persyaratan pengembangan yang sehat sekaligus untuk menciptakan hunian yang memiliki kualitas dan tertata. Ini sesuai dengan pengembangan Kota Depok sebagai salah satu penyanggah Jakarta kota metropolitan. Humas dan Media PT UMS, A Edison Nainggolan mengatakan,  PT Unggul Mas Sejahtera saat ini sedang mengembangkan kawasan perumahan, di atas tanah seluas seluas 2,3 hektar di Jalan Hanafi, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Sebagai  dasar untuk mengembangkan kawasan perumahan yang sehat, PT. Unggul Mas telah mengantongi ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu no. 593.2/1263/2018  tertanggal 8 Juni 2018. Artinya, PT Unggul Mas Sejahtera dapat memanfaatkan lahan miliknya untuk dikembangkan sebagai perumahan. Karena sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai kawasan Perumahan. Ijin tersebut dikeluarkan oleh Pemkot Depok dan Jajarannya setelah melalui proses Klarifikasi dan Investigasi Hukum secara mendalam. Serta menyeluruh atas segala aspek yang ada, termasuk apabila ada sengketa sebelumnya. “Sebagai catatan saja, tanah untuk kawasan pembangunan ini sangat jelas dan tegas.  Alas hak tanah UMS sudah dibuktikan secara hukum keabsahannya melalui  putusan  Mahkamah  Agung  no.  554/K/Sip/1973   (In- kracht),” ujarnya kepada Harian Radar Depok, kemarin. Menurutnya, pernah ada pihak lain yang mencoba menggugat yaitu Hendriko Wijaya, Hilda Wijaya, Rita Wijaya, dan Mirawati Papan.  Namun mereka tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan secara Perdata, dikarenakan mereka tidak memiliki Bukti Kepemilikan apapun atas lahan tersebut. Keseluruhan Sertifikat mereka (28 sertifikat) dinyatakan cacat hukum dan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung no. 85 K/TUN/2013 dan No.85/PK/TUN/2014 (In- kracht). Berdasarkan keputusan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mencoret dan membatalkan sertifikat mereka dan sebagai gantinya BPN menerbitkan sertifikat yang sah dan sebenarnya atas nama PT. UMS.  Sehingga dapat dikatakan bahwa sertifikat milik PT. UMS telah teruji keabsahannya. Selain itu, Gugatan  Perdata  Hendriko  Wijaya  dan  Hilda  Wijaya,  juga telah  DITOLAK  oleh Mahkamah Agung melalui putusan Mahkamah Agung no. 2350K/PDT/2017 (In- kracht). Saat ini Rita, secara perorangan, kembali mengajukan gugatan ke MA dengan Perkara No.130/2016, dimana tuntutan/Petitum nya 100% sama dengan gugatan perdata yang telah diajukan Hendriko Wijaya dan Hilda Wijaya yang telah ditolak dan in kracht. “Secara logis, apakah mungkin akan keluar putusan yang berbeda atas tuntutan (obyek) yang sama?,” tegasnya. Berdasarkan pendapat para ahli hukum, PT. Unggul Mas Sejahtera, sudah menjalankan seluruh proses hukum yang ada dan menanggapi pihak-pihak yang menyatakan keberatan. Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk tidak segera memulai pembangunan perumahan untuk mewujudkan. “Ini sekaligus merealisasikan pembangunan perumahan sesuai rencana, yang tertunda bertahun-tahun dan mengakibatkan kerugian material dan non material bagi PT. UMS,” tandasnya.(rub)