PENERAPAN SISTEM COMMUTER : Sejumlah kendaraan melintas di kawasan Jalan Margonda Raya, Selasa (30/7). Pemerintah Kota Depok berencana akan menyiapkan Margonda Commuter yakni moda transportasi publik dengan rute sepanjang Jalan Margonda saja. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK RADARDEPOK.COM, DEPOK – Carut marut mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Depok rupanya berbuntut panjang. Segala cara sudah dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok dalam mengurai kemacetan khususnya di jalan protokol. Mengatasi kemacetan ini, Dishub bakal meluncurkan gebrakan baru dengan nama Margonda Commuter. Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, Margonda Commuter merupakan moda transportasi publik yang hanya melintas di Jalan Raya Margonda. Warga yang akan bepergian ke pusat perbelanjaan di Margonda tidak perlu susah payah membawa kendaraannya. “Masyarakat cukup parkir kendaraannya di Balaikota nanti disediakan shuttle bus melintas di Jalan Raya Margonda, namanya Margonda Commuter,” kata Dadang kepada Radar Depok. Rencana Margonda Commuter ini masuk dalam program rekayasa lalulintas Joyful Traffic Management (JoTram). Penerapan moda transportasi baru ini masih dalam tahap kajian, tetapi sudah banyak vendor yang melirik terobosan baru milik Pemkot Depok ini. Dadang menjelaskan, parkir kendaraan di Balaikota hanya berlaku untuk Sabtu dan Minggu. Mengingat Jalan Raya Mergonda padat setiap akhir pekan, dan apabila Senin-Jumat area Balaikota dipakai untuk pelayanan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Untuk parkir di Balaikota tentu tarifnya lebih murah dibanding di pusat perbelanjaan,” jelasnya. Moda transportasi publik berupa bus ini akan berhenti di sejumlah titik sepanjang Jalan Raya Margonda. Seperti Balaikota, terminal, mal-mal, sentra bisnis. Karena ruas jalan sudah sempit, Pemkot Depok tidak akan membuat jalur khusus seperti busway di Jakarta. Tetapi memanfaatkan jalan yang ada yakni jalur lambat. “Konsep itu bukanlah megaproyek dengan anggaran besar, melainkan murni untuk penataan lalu lintas. Bahkan penataan kendaraan ojek online tidak menggunakan dana APBD, melainkan dengan community base,” pungkas Dadang. (san)