PENJUALAN HEWAN KURBAN : Pekerja saat memberikan pakan kepada hewan kurban jenis Sapi Bima di kawasan Jalan KSU Raya, Kecamatan Sukmajaya, beberapa waktu lalu. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Petugas Kesehatan Hewan (Puskewan) Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, telah bertugas lebih dari satu pekan, terhitung sejak 1 Agustus 2019. Selama sepekan, sudah 23.456 ekor hewan kurban yang dicek kesehatan. Kepala DKP3 Kota Depok, hingga kemarin (7/8) sudah ada 23.456 ekor dari 310 lapak yang diperiksa se-Kota Depok. Beruntung seluruh hewan tidak ditemukan penyakit menular strategis atau zoonosis. “Alhamdulillah 23.456 ekor hewan itu belum ditemukan penyakit zoonosis atau penyakit menular pada hewan,” kata Diah kepada Radar Depok, di Balaikota. Walaupun dalam kondisi yang cukup stabil, ada beberapa di antara ribuan hewan itu yang terindikasi penyakit non-menular. Seperti penyakit mata (pink eye), penyakit kulit, kurus, dan belum cukup umur. Diah menerangkan, beberapa penyakit tersebut bisa disebabkan karena faktor perjalanan jauh yang ditempuh oleh hewan-hewan tersebut. Sebab sebagian besar hewan kurban yang dijual berasal dari luar Kota Depok. “Karena kebanyakan hewan di Kota Depok didatangkan dari luar kota, sehingga di perjalanan bisa mengalami kelelahan, masuk angin atau stres,” terangnya. Menambah ucapan kepala dinas, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Depok, Dede Zuraidah menuturkan, guna mencegah penularan penyakit pada hewan lain, pihaknya mengimbau kepada pemilik lapak yang hewannya dalam keadaan kurang sehat, untuk segera dilakukan pengobatan dan dipisahkan tempatnya. “Hewan yang didatangkan dari luar Depok juga wajib mempunyai surat keterangan sehat dari daerah pengirim. Sehingga datang di Depok hewan tersebut sehat,” jelas Dede. Terkait jumlah keseluruhan hewan kurban yang diperjual-belikan di Kota Depok tidak dapat diprediksi. Karena penyediaan hewan kurban dari Depok hanya 26 persen dari  total hewan. “Selebihnya dari wilayah lain, ada yang dari DIY, NTT, NTB, Bali, dan Kabupaten Bogor,” pungkas Dede. (san)