ILUSTRASI : Salah satu pasangan mengikuti isbat nikah di Aula Teratai, Balaikota Depok. FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Pasangan yang sudah tidak sabar ingin menghalalkan pasangannya, Kementerian Agama (Kemenag) Depok sudah siap mengijabkobulkan. Hanya saja, perayaan resepsi belum bisa dilakukan, pun jika boleh harus memiliki izin Gugus tugas Covid-19 Kota Depok. Kepala Kemenag Kota Depok, Asnawi mengatakan, saat ini masyarakat sudah diperbolehkan menggelar pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) saat pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19, yang diterbitkan Kementerian Agama. Asnawi menyebut, calon pengantin diperkenankan menggelar pernikahan di rumah atau gedung pertemuan. Namun, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengantin tersebut. “Dengan terbitnya edaran ini, maka calon pengantin diperkenankan untuk melangsungkan akad nikah di KUA, rumah, masjid, ataupun gedung pertemuan,” ujarnya kepada Radar Depok, Senin (6/7). Pelaksanaan akad nikah di KUA dan rumah, bisa dihadiri maksimal 10 orang. Sementara untuk pelaksanaan akad nikah di Masjid atau gedung pertemuan, dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang. Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk memberikan rasa aman sekaligus tetap mendukung pelaksanaan pelayanan nikah dengan tatanan normal baru (new normal). “Kami berharap pelayanan nikah dapat tetap dilaksanakan, namun risiko penyebaran wabah Covid-19 dapat dicegah atau dikurangi,” terang Asnawi. Namun, menurutnya untuk pelaksanaan resepsi belum mendapat izin dari tim gugus tugas Covid-19 Kota Depok. "Kalau akad boleh, tapi kalau resepsi sepertinya belum boleh sama Gugus tugas Covid-19," tegas Asnawi. Ketentuan dalam surat edaran antara lain, Layanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja. Dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan. Dia juga menerangkan, pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA. Selain itu menurutnya, KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait atau aparat keamanan. Ini untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. “Jika dalam hal protokol kesehatan dan ketentuan tidak dapat terpenuhi, penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis, yang diketahui oleh aparat keamanan," terang Asnawi. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan. “Ini untuk melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah,” tegas Asnawi. Salah satu pasangan Andri dan Indri saat ditemui dirumahnya di Kelurahan Depok, Pancoranmas mengaku, sudah mendaftarkan nikah dalam waktu dekat ini. Kedua tetap ingin melangsungkan nikah karena sempat terjeda empat bulan akibat korona. “Kami tetap melangsungkan ijab kobul karena sudah lama. Kalau rsepsi bisa nyusul,” tandasnya. (rd/rub)   Jurnalis : Rubiakto (IG : @rubiakto) Editor : Pebri Mulya