Pradi Supriatna.   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Angka kemiskinan yang diprediksi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok akan bertambah, tak terbantahkan. Kemarin (9/7), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Depok menilai pertambahan angka dilihat dari data non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ketua TKPKD Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, pada 2019, kemiskinan di Kota Depok mencapai angka 2,077 persen atau sebanyak 76.000 orang. Angka ini lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 2,14 persen. “Sempat turun di 2019,” ujarnya kepada Radar Depok, Kamis (9/7). Ketika pandemi Covid-19 melanda Depok, maka kata Pradi, kemiskinan di Depok juga diprediksi naik. Hal ini dapt dilihat dari  pendataan yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) dari data non DTKS. Dalam data Dinsos, tercatat sebanyak 240.000 orang mengajukan permohonan bantuan ke Pemerintah Kota. “Sedangkan yang ada di data DTKS sebanyak 76.000 orang. Jika ditotal jumlahnya mencapai 316.000 orang. Mungkin jumlah ini masih bisa bertambah," ujar pria yang juga menjabat Wakil Walikota Depok ini, Kamis, (9/7). Kepada Radar Depok, Pradi mengungkapkan, sejauh ini semua bisa tertangani dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota. Pradi merinci, bantuan dari Pemerintah Pusat turun sebanyak 100.000 paket, sedangkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 37.000 paket, dan dari Pemerintah Kota Depok sebanyak 250.000 Kepala Keluarga (KK). Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, sambungnya, Pemkot Depok telah siaga melakukan refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Masing-masing perangkat daerah di Depok dikenai pemotongan anggaran mencapai 30-60 persen. "Khusus untuk Dinas Perumahan dan Permukiman kami lakukan pemotongan mencapai lebih dari 50 persen. Total anggaran mencapai ratusan miliar yang kami siagakan untuk menangani Covid-19 ini. Utamanya untuk ketahanan pangan," tutur Pradi. Pradi memohon maaf kepada warga Depok jika pembangunan atau perbaikan sekolah, kantor kelurahan dan sebagainya banyak yang tertunda pada tahun ini. Hal ini disebabkan karena saat ini fokus Pemkot Depok diutamakan kepada penanganan Covid-19. Pradi juga mengapresiasi warga Depok yang saling tolong menolong dan sifat dermawannya terbilang tinggi. "Warga Depok sangat ringan tangan tolong menolong yang kesusahan. Kami sangat berterima kasih sekali kepada warga Depok yang selalu peduli untuk menengok tetangganya yang membutuhkan," beber Pradi. Diketahui sebelumnya, Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, Bambang Pamungkas mengatakan, terjadinya pandemi Covid-19 di Kota Depok, diperkirakan akan berdampak terhadap angka kemiskinan. Apalagi, masyarakat Kota Depok mengalami pemutusan kerja dari perusahaan akibat Covid-19. “Kemungkinan besar bisa terjadi penambahan angka kemiskinan,” ujar Bambang Pamungkas kepada Radar Depok, Rabu (8/7). Namun, kata Bambang, tidak dapat memprediksi perkiraan angka penambahan maupun jumlah angka kemiskinan di Kota Depok. Angka kemiskinan di Kota Depok pada 2018 sebanyak 49.394 jiwa atau 2,14 persen, 2019 sebanyak 49.357 persen atau 2,07 persen, sedangkan untuk 2020 pihaknya belum memiliki data lengkap. Bambang mengungkapkan, berdasarkan Pendataan Basis Data Terpadu 2015, kecamatan dengan presentase penduduk miskin terbesar di Kota Depok, yakni Kecamatan Sawangan sekitar tujuh ribuan atau 4,5 persen. Kecamatan yang sedikit angka kemiskinannya berada di Kecamatan Cinere. “Angka kemiskinan Kecamatan Cinere pada 2015 sebanyak 1.400 jiwa atau 1,05 persen,” terang Bambang. Menurutnya, guna mengantisipasi meningkatknya angka kemiskinan dampak dari Covid-19. Pemerintah Kota Depok dapat memberdayakan masyarakat ekonomi kecil. Selain itu, masyarakat yang mampu secara ekonomi, sudah saatnya lebih dermawan kepada masyarakat yang ekonominya kurang. Dengan menjadikan kebiasaan berbagi kepada sesama. Bambang menuturkan, masyarakat dapat membantu masyarakat lain dengan membiasakan membeli di toko maupun warung tetangga, walaupun perbedaan harga berkisar Rp1.000 per barang. Dengan begitu dapat menghidupkan ekonomi kerakyatan. Masyarakat miskin, sambung dia, tidak hanya tanggungjawab pemerintah, namun menjadi tanggungjawab bersama. Selain itu, Pemerintah maupun instasi swasta dan masyarakat, dapat mengoptimalkan Kampung Siaga. “Optimalkan Kampung Siaga Covid yang sekarang ada, guna mengantisipasi dampak ekonomi,” tegas Bambang. (rd/dic)   Jurnalis : Dicky Agung Prihanto (IG : @iky_slank) Editor : Pebri Mulya