Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan.   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Maraknya kasus pelecehan seksual, terutama yang menimpa anak-anak menjadi keprihatinan sejumlah pihak. Sepanjang tahun 2020 ini, sekitar lima peristiwa pelecehan seksual terjadi. Terkait kasus tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok T Farida Rachmayanti mengaku, sangat prihatin dengan adanya kejadian tersebut. Ia menilai, masalah perlindungan anak adalah masalah kita bersama. Mulai dari orang tua, keluarga, lingkungan warga, masyarakat, dan tentunya pemerintah. Kemudian setelah keluarga, sebagai lingkungan sosial terkecil yang ramah anak, Depok telah membuat lingkungan skala RT dan RW, yang dikenal dengan RT dan RW ramah anak. “Ini harus diefektifkan dengan melibatkan semua pihak, orang dewasa. Demikian juga lingkungan, baik sekolah atau sarana pelayanan publik lainnya,” ucap Farida kepada Radar Depok, Selasa (11/8). Farida melanjutkan, khusus untuk kasus pelaku harus kena efek jera sesuai hukum yang berlaku. Namun, di sisi lain sistemnya terus secara bertahap perlu dikokohkan. Ia menegaskan, tidak ada kota yang tidak punya masalah anak. Namun, yang terpenting adalah kesungguhannya untuk terus merangkai komitmen bersama, agar kebijakan pembangunan dan pelayanan publiknya ramah anak. “Pada sisi lain program ketahanan keluarga yang sudah berjalan bisa lebih diperluas jangkauannya. Seperti sekolah ayah bunda, konseling gratis Puspaga, sekolah pra nikah dan lain-lain. Sehingga keluarga dapat menjalankan fungsi utama, dan pertamanya mengasuh dan mendidik generasi,” tutur Farida. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan.   Hal lain yang harus mendapat perhatian pemangku kebijakan pembangunan adalah terkait maraknya konten pornografi. “Tidak sedikit dari beberapa kasus pelecehan seksual terhadap anak, akar masalahnya bermula dari masalah itu (konten pornografi, red),” tandasnya. Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan menilai, banyak faktor yang menjadikan maraknya kasus pelecehan terhadap anak. Mulai dari dampak media sosial yang tidak dibatasi, hingga masih adanya tontonan yang kurang pantas dilihat. “Penerangan jalan harus diperbanyak, terutama di wilayah. Tontonan bagi anak juga harus dibatasi. Kemudian orang tua juga harus lebih mengawasi anak-anaknya,” ungkap Rudi kepada Radar Depok, Selasa (11/08). Bila perlu lanjut Rudi, diajarkan sejak dini anak tidak boleh dekat dengan siapapun terutama orang yang belum dikenal. Ia juga mengingatkan, agar pemerintah lebih memaksimalkan Perda Ketahanan Keluarga, Perda Kota Layak Anak, hingga RW Ramah Anak. “Pemkot harus bisa bersinergi dengan para ulama, yang nantinya bisa menyampaikan pesan moral,” terangnya. Lalu untuk meminimalisir dan mencegah tindak kejahatan seperti pelecahan seksual, Rudi berharap pemerintah bisa memperbanyak adanya CCTV di Kota Depok. Bukan hanya keamanannya, tetapi memantau aktivitas yang dapat membahayakan masyarakat. Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan.   “CCTV bukan hanya di jalan raya, tetapi bisa dipasang di setiap RW. Supaya oknum yang ingin berbuat itu akan takut,” tegasnya. (rd/gun)   Jurnalis : M. Agung HR Editor : Pebri Mulya