Minggu, 5 Februari 2023

Kemacetan Masih Jadi PR di Kota Depok

- Selasa, 18 Agustus 2020 | 09:28 WIB
KHIDMAT : Walikota Depok Mohammad Idris dan unsur Forkopimda mengikuti upacara bendera dalam rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-75 Republik Indonesia di Balaikota Depok, Senin (17/08). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia (RI), dilaksanakan Forkopimda di Balaikota Depok Depok, Senin (17/08). Di hari kemerdekaan masih ada sejumlah catatan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Depok, salah satunya kemacetan dan pelebaran jalan. Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, pada peringatan HUT ke-75 RI, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan Pemerintah Kota Depok. Namun, Pemerintah Kota Depok bertekad ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya tekad ingin menyelesaikan permasalahan kemacetan. “Diantaranya sistem dan infrastruktur,” ujar Mohammad Idris kepada Radar Depok, Senin (17/08). Idris menjelaskan, Pemerintah Kota Depok akan mengusulkan pelebaran jalan yang menjadi program nasional, yakni Jalan Raya Juanda dan Jalan Raya Sawangan. Jalan Raya Sawangan, memang diusulkan kembali, karena sebelumnya telah diusulkan untuk menjadi prioritas pembangunan. Terkait jalan lainnya, lanjut walikota, akan melakukan pembangunan jalan lainnya yang menjadi otoritas Pemerintah Kota Depok. Dia mengakui, untuk pelebaran jalan, seperti Jalan Raya Tanah Baru dan Jalan Raya Krukut, membutuhkan rekayasa penataan sungai yang berada persis di samping jalan tersebut. KHIDMAT : Walikota Depok Mohammad Idris dan unsur Forkopimda mengikuti upacara bendera dalam rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-75 Republik Indonesia di Balaikota Depok, Senin (17/08). FOTO : AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK   Idris menilai, Jalan Raya Tanah Baru dan Jalan Raya Krukut menjadi jalan yang krusial, kedepannya kedua jalan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. “Terkait Jalan Raya Sawangan sudah kami usulkan sejak dulu,” terangnya. Dia membeberkan, Detail Engineering Design (DED) sudah diberikan kepada Pemerintah Pusat, salah satunya tentang pelebaran jalan, yakni 24 meter. Begitupun dengan Jalan Raya Juanda sudah diberikan Pemerintah Kota Depok kepada Pemerintah Pusat. Namun, pembangunan jalan tersebut tinggal pembagian teknis pembangunan jalan, misalkan dengan Provinsi Jawa Barat terkait pembangunan Underpass di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Raya Margonda. Pembangunan underpass di Jalan Raya Dewi Sartika dan Jalan Raya Margonda, untuk pembelian tanah dilakukan Pemerintah Kota Depok. Dan konstruksi pembangunan dari Provinsi Jawa Barat. Kesepakatan tersebut tentunya harus di wujudkan secara real dan konkrit. “Selain kemacetan kami ingin memerdekakan masyarakat Kota Depok dari kebodohan, penangguran, dan kemiskinan,” tutupnya.(rd/dic)   Jurnalis : Dicky Agung Prihanto Editor : Pebri Mulya

Editor: Administrator

Tags

Terkini

1.090 Pengunjung Serbu Vaskin di Balaikota Depok

Sabtu, 4 Februari 2023 | 11:45 WIB

HUT KE-4 Iwapi Bojongsari Meriah

Sabtu, 4 Februari 2023 | 11:05 WIB

27 Ribu Lubang Makam di Depok Telah Terisi

Sabtu, 4 Februari 2023 | 10:10 WIB

Warga Pasput Kompak Bersihkan Kali

Sabtu, 4 Februari 2023 | 09:55 WIB

Polsek Sukmajaya Ajak Curhat RW7 Kalibaru

Jumat, 3 Februari 2023 | 22:39 WIB

27 PJU Mau Terangi Grand Depok City

Jumat, 3 Februari 2023 | 11:15 WIB

Waspadai KLB Campak Karena Tidak Imunisasi

Jumat, 3 Februari 2023 | 10:00 WIB

Tim Beruang Jawara Fourfeo Kemirimuka

Jumat, 3 Februari 2023 | 09:25 WIB

Manasik Haji Tingkatkan Edukasi Agama Anak Sejak Dini

Jumat, 3 Februari 2023 | 09:00 WIB
X