PARIPURNA ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna, membahas perubahan anggaran, Senin (21/09). FOTO : SAHRUL/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna secara virtual alias online, membahas perubahan anggaran, Senin (21/09). Rapat paripurna ini dihadiri Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra. Agenda kali ini membahas penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. “Jumlah keseluruhan anggota yang hadir pada paripurna virtual maupun langsung berjumlah 36 anggota,” ungkap Putra. Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna mengatakan, perubahan APBD ini diakibatkan pandemi Covid-19 yang masih melanda kota Depok, dan termasuk zona merah. "Kondisi ini menyebabkan perubahan terhadap asumsi awal kebijakan umum anggaran. Berupa penyesuaian atas proyeksi pendapatan daerah, serta perubahan alokasi belanja daerah sebagai konsekuensi relokasi dana untuk penanganan Covid-19," ujar Pradi. Ia menjelaskan perubahan APBD ini dirancang untuk menyesuaikan antara kebijakan pembangunan yang direncanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota. "Dinamika di tengah masyarakat juga termasuk menjadi pertimbangan kami dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan RPJMD 2016-2021," tambah Pradi. PARIPURNA ; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna, membahas perubahan anggaran, Senin (21/09). FOTO : SAHRUL/RADAR DEPOK   Perubahan anggaran APBD Kota Depok digunakan untuk enam prioritas pembangunan. Di antaranya, membangun infrastruktur publik dan penataan kota yang aman dan nyaman. Meningkatkan daya saing dan pengembangan ekonomi kreatif. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Meningkat ketahanan keluarga dan sosial untuk masyarakat yang ramah dan religius. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kokoh dan mandiri. Pada pembangunan APBD tahun 2020 terdapat defisit sebesar Rp596,56 miliar. Namun, defisit tersebut dapat ditutupi melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp670,65 miliar. (rd/cr2)   Jurnalis : Sahrul Editor : Pebri Mulya