RADARDEPOK.COM, DEPOK – Di Kota Depok terdapat 2.579 penyandang disabilitas. Maka itu, Dinas Sosial Kota Depok terus berupaya menunjang berbagai fasilitas dengan pembelian alat bantu, untuk memudahkan aksesibilitas penyandang disabilitas. Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Usman Haliyana mengatakan, pihaknya menyediakan berbagai fasilitas sebagai bentuk perhatian Pemkot Depok kepada penyandang disabilitas. “Kami mengalokasikan dana pembelian alat bantu untuk memudahkan aksesibilitas penyandang disabilitas di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021,” tutur Usman kepada Radar Depok, Minggu (4/4). Usman menjelaskan, alat bantu yang dibeli adalah kursi roda, tongkat putih yang bisa digunakan untuk penyandang tuna netra, serta alat bantu dengar. Total alat bantu yang dibeli sebanyak 75 unit. Kemudian, Dinsos juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Di antaranya dengan Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah  (LAZISMU) dalam menyediakan alat bantu bagi para difabel. “Kami berkolaborasi juga dengan LAZISMU, memberikan 100 kaki sambung,” ucapnya. Usman mengaku, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap layanan publik di Kota Depok, Dinsos masih akan terus melakukan perbaikan dan berbenah, dengan memperhatikan sarana dari organisasi para penyandang disabilitas. “InshaAllah kami akan terus memberikan perhatian kepada para penyandang disabilitas, agar mereka juga bisa mendapatkan haknya terkait aksesibilitas di Kota Depok,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, pemerintah akan memasukkan perhatian terhadap kaum disabilitas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Kami semua harus bisa memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas. Jangan sampai ada perbedaan dengan perlakuan yang tidak adil," tutur Imam, beberapa waktu lalu usai menghadiri pemberian kaki palsu. Menurutnya, para penyandang disabilitas masih menghadapi masalah dalam mengakses layanan publik. Seperti rumah sakit, perbankan, dan lembaga lainnya. ”Bisa dilihat contohnya saat antre, difabel rungu atau tuli membutuhkan pemberitahuan lewat tulisan, bukan panggilan suara,” jelasnya Imam menegaskan, akan memperhatikan pelayanan publik dengan menambah fasilitas agar penyandang disabilitas bisa berinteraksi dengan baik. (rd/dis)   Jurnalis: Putri Disa Editor: M. Agung HR