RADARDEPOK.COM, DEPOK – KPKNL Bogor telah menyerahkan kembali Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok, pada Rabu (28/4). Kepala Kantor KPKNL Bogor, Dodok Dwi Handoko mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai tindaklanjut surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor: SE-1/KN/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok, yang dihadiri oleh Kepala KPKNL Bogor di damping Kepala Seksi Piutang, Staff Piutang dan Juru Sita serta Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok yang didampingi oleh petugas pemeriksa dan bagian kepesertaan. “Pengembalian BKPN tersebut terkait tidak diperpanjangnya perjanjian kerja sama antara badan penyelenggara jaminan sosial dan DJKN,” ungkap Dodok. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok, Rizal Dariakusumah menyampaikan terima kasih kepada Kepala KPKNL Bogor atas kerjasama yang telah terjalin selama ini, dan berharap silaturahmi tetap terjaga meskipun kerja sama untuk pengurusan piutang negara telah berakhir. “Kami juga sampaikan terima kasih atas upaya KPKNL Bogor dalam hal pengurusan Piutang Negara selama ini. Dimana sejak tahun 2017 sampai dengan sebelum dilaksanakannya penyerahan BKPN, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok telah menyerahkan 19 Badan Usaha yang memiliki tunggakan iuran dengan total keseluruhan sebesar Rp5.859.166.099,65 dan hanya tersisa tiga Badan Usaha yang memiliki tunggakan iuran dengan sisa hutang sebesar Rp3.133.850.262 yang diserahkan kembali kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok,” terangnya. Kedepannya kedua belah pihak berharap seluruh pekerja, seluruh badan usaha dapat semakin sadar akan pentingnya perlindungan jaminan sosial dan pentingnya tertib administrasi dalam hal memperoleh jaminan sosial Ketenagakerjaan secara maksimal. BPJS Ketenagakerjaan akan terus berkomitmen untuk melakukan pendekatan secara aktif maupun masif guna meningkatkan kesadaran dalam menegakkan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan pada seluruh tenaga kerja sesuai dengan Undang–Undang yang berlaku. (rd/gun/**)   Jurnalis/Editor: M. Agung HR