RADARDEPOK.COM, DEPOK – Temuan sampah medis yang berserakan di tempat pembuangan sampah SMKN 1 Depok, harus menjadi evaluasi Dinas Kesehatan terkait limbah medis mengandung zat yang dapat menyebabkan infeksi. Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Farida Rachmayanti menegaskan, agar kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Karena sampah medis tersebut mengandung bahan kimia yang dapat memicu keracunan, terlebih zat radioaktifnya menjadi penyebab sakit kepala, pusing hingga mual. "Kebijakan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sebenarnya telah diatur dalam Perda Kota Depok Tahun 2010 Nomor 9, tinggal kemudian pengawasan di lapangan. Jika merujuk ke kasus di SMKN 1 lebih ke arah kelalaian. Perlu dilakukan evaluasi secara detail agar tidak berulang," terang Farida kepada Radar Depok. Sebab kata Farida, dalam situasi pandemi seperti ini bisa dipastikan limbah medis jumlahnya akan berkali lipat. Sehingga Dinkes wajib melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk memastikan berbagai hal, terkait pengelolaan Limbah B3. "Mulai dari memastikan sarana prasarana yang menunjang prosesnya. Termasuk kapasitas SDMnya. Agar dapat ditemukan penyebab faktor kelalaiannya," tambahnya. Farida menuturkan, sebab perda terkait mengamanatkan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan penanganan. Pertama, ketaatan pengelolaan limbah B3. Kedua, kinerja pengelolaan dan pemulihan limbah B3. Ketiga, upaya reduksi limbah B3 dan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Sementara itu, Ketua RW01 Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Misnan menerangkan, jika sampah medis berupa suntikan bekas vaksinasi pertama kali diketahui warga saat melakukan ronda. "Saat kejadian saya memang sedang di luar daerah, tapi laporan masuk ke saya kalau itu ditemukan warga yang sedang ronda di lingkungan," terangnya kepada Radar Depok. Dibeberkan Misnan, ketika itu warga sedang ronda dan berkeliling kampung untuk menjaga keamanan. Saat melintas di pembuangan sampah SMKN 1 Depok menemukan banyak bekas suntikan. Diduga bekas dari vaksinasi yang dilaksanakan di sekolah pada 14 Juli lalu. "Ini kelalaian penjaga sekolah, karena itu diadakannya di sekolah berarti mulai dari pelaksanaan sampai sampah harus diurus semua," beber Misnan. Padahal, ditegaskan Misnan sebelum menggelar vaksinasi di sekolah tersebut, pengurus lingkungan dan pihak pemerintah serta pelaksana telah dilakukan pembahasan. Mulai dari pelaksanaan sampai usai, termasuk pembuangan sampah medis. "Tapi kenapa justru masih ada tersisa dan jumlahnya masih banyak. Ini jelas sangat berbahaya untuk warga, apalagi anak-anak," tandasnya. (rd/arn)   Jurnalis: Arnet Kelmanutu Editor: M. Agung HR