RADARDEPOK.COM, DEPOK – Menyikapi cuaca ekstrem akhir-akhir ini, hujan sangat deras dan berakibat banjir di berbagai tempat, salah satunya yang disoroti yaitu Jalan KSU, diperlukan hal mendesak untuk konsolidasi seluruh stakeholder pembangunan di Kota Depok.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Sri Utami.

Sri Utami menyebutkan, ada warga yang menyampaikan bahwa sejak 17 tahun itu belum pernah terjadi banjir di kawasan KSU tersebut.

“Saya fikir ini menjadi satu hal yang mendesak untuk melakukan konsolidasi, seluruh stakeholder pembangunan di Depok,” ucap Sri Utami.

Mulai dari Bappeda sebagai perencana pembangunan, kemudian Dinas PUPR, lalu Disrumkin, DLHK yang membawahi masalah lingkungan hidup, termasuk di dalamnya sampah. Serta DPMPTSP sebagai instansi yang memberikan izin.

Sri Utami menegaskan, hal tersebut harus dikoordinasikan oleh Asisten dan Sekretaris Daerah. Ia menilai, ini satu hal yang tidak boleh dianggap remeh.

“Apakah itu penyebabnya sampah yang kemudian menutup saluran air, ini berarti kewenangannya adalah PUPR untuk mengangkut sampah di dalamnya, serta kedisiplinan masyarakat untuk membersihkan sampah yang menjadi tanggung jawab dari DLHK,” tuturnya.

Namun, yang tidak kalah penting dari masalah banjir ini ia amati adalah karena alih fungsi lahan yang massif di Depok. Menurut Sri Utami, Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu hampir di semua tempat terjadi perubahan secara massif. Mulai dari ramainya pembangunan usaha atau hunian, hingga betonisasi jalan-jalan kecil atau lingkungan.

Sehingga air tidak punya lagi tempat untuk meresap di lahan-lahan di sekitar warga, semuanya menggelontor ke tempat yang lebih rendah. Dan ini mengakibatkan banjir.

“Persoalan ini tidak mungkin ditangani oleh satu-dua dinas, tetapi harus terkonsolidasi oleh pemangku kepentingan pembangunan," tegasnya.

Sri Utami menyarankan, agar persoalan cuaca adalah persoalan eksternal yang bersifat uncontrolable. Namun hal ini tidak boleh dijadikan alasan, harusnya juga direspon dengan kesiapan membangun kota yang siap menghadapi cuaca buruk yaitu membangun secara ramah lingkungan.

“Kita dibekali dengan tiga Perda, yang mengamanahkan pembangunan berkelanjutan yaitu Perda PPLH dan RPPLH dan Penyelenggaraan Kota Hijau. Tetapi di dalam implementasinya masih belum sesuai harapan” pungkas Sri Utami. (gun/**)