RADARDEPOK.COM, DEPOK - Buntut dari belum terbangunnya madrasah negeri di Kota Depok, sejumlah wakil rakyat dari Kota Kembang, Grand Depok City (GDC) mulai mengultimatum Pemkot Depok, agar dengan segera melangsungkan penyerahan lahan untuk pembangunan madrasah tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengatakan, pihaknya mendesak dan mengultimatum Pemkot Depok untuk segera menyerahkan lahan di wilayah Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoranmas, kepada Kemenag Kota Depok untuk dibangun madrasah negeri.
"Saat ini, kami meminta atau kami mendorong pihak atau bagian aset pemerintah Kota Depok untuk menyegerakan karena memang ini sudah berjalan hampir dua tahun sesuai dengan janji politik Walikota dan Wakil Walikota dan sudah tertera di RPJMD," ungkapnya kepada Radar Depok, Jumat (28/10).
Sebab, tegas Yeti, sekolah atau madrasah negeri merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi dalam membangun karakter Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi, hal itu menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun karakter masyarakatnya.
"Karena kalau bicara masalah pendidikan atau kita bicara sekolah madrasah merupakan salah satu bentuk kebutuhan dasar dalam hal kependidikan, dan pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan keberhasilan suatu daerah dalam hal sumber daya manusia," terangnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menjelaskan, Pemkot Depok terkesan melempar tanggung jawab kepada lembaga atau instansi lain dalam sejumlah persoalan. Contohnya, pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri yang melempar tangan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
"Padahal kan bagaimanapun juga yang sekolah disitukan anak-anak Depok," ketusnya.
Harusnya, saran dia, Pemkot Depok dapat pro aktif dalam pembangunan untuk pendidikan di Kota Depok. Sebab, pendidikan menjadi modal utama generasi penerus bangsa dalam membangun bangsa.
"Saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa kewajiban negara dalam melihat pendidikan warganya pertama-tama ada sekolah negeri, apakah itu SD, SMP dan SMA maupun madrasah. Karena, sekolah itu lah yang dibiayai oleh uang yang ditarik dari rakyat," tegas Ikra.
Menurut Ikra, DPRD Kota Depok sudah sering mengingatkan Pemkot Depok untuk menyegerakan penyerahan lahan kepada Kemenag Kota Depok untuk selanjutnya dibangun madrasah negeri.
"Itu sudah dari lama dari DPRD minta supaya dibangun. Bukan hanya madrasah tapi sekolah-sekolah yang lain termaksud SMA. Provinsi sebetulnya sudah menyiapkan anggaran tapi lahannya mana," terangnya.
Kendalanya, beber dia, Pemkot Depok terlalu bergantung pada sekolah swasta yang ada. Sebab, dalam membangun sekolah negeri buknalah suatu hal yang mudah.
"Kalau kita lihat sih begini, pemerintah kota selalu mengandalkan sekolah swasta untuk memastikan tersedianya sekolah di Kota Depok. Karena, kalau bangun negeri kan bukannya hanya sekolahnya tapi juga nyediain gurunya itu kan juga keribetan tertentu," tandas Ikra. (rd/ger)
Jurnalis : Gerard Soeharly
