RADARDEPOK.COM - Jelang tutup tahun 2022, belum seluruh program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok terserap maksimal. Pasalnya, masih banyak kegiatan pembangunan infrastuktur yang masih berjalan hingga akhir tahun ini.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suyono mengatakan, serapan anggaran terhitung Minggu, 11 Desember 2022 masih di angka 61,85 persen. Jika dihitung dalam jumlah uang anggaran itu baru terserap sebanyak Rp2.527.227.051.772.
"Sampai dengan kemarin serapan 61,85 persen atau Rp2.527.227.051.772," ungkapnya kepada Radar Depok, Senin (12/12).
Wahid menyebutkan, jumlah anggaran yang sudah belum terserap hingga sekarang mencapai 38,15 persen atau Rp1.558.562.551.961. Meski begitu, sejumlah perangkat daerah masih menunjukan prosgres.
"Belum terserap Rp1.558.562.551.961. Tetapi banyak juga yang on progress," jelasnya.
Dengan tegas, kata dia, pihaknya memberikan waktu hingga 16 Desember 2022 untuk perangkat daerah melakukan proses pencairan. Baik untuk pengajuan Ganti Uang (GU) ataupun Langsung (LS).
"16 Desember batas akhir pengajuan GU dan LS," tegas Wahid.
Selanjutnya, Wahid meminta, setiap perangkat daerah untuk melakukan percepatan pengajuan pencairan. Sehingga, serapan anggaran di Kota Depok Tahun 2022 dapat mendekati target.
"Kami menghimbau kepada semua perangkat daerah untuk melakukan percepatan pengajuan pencairan," tuturnya.
-
Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti menerangkan, kurangnya serapan anggaran itu tidak terlepas dari leadership masing-masing perangkat daerah atau perencanaan yang tidak akurat.
"Atau pengawasan dan evaluasinya yang lemah. Ini harus segera terjawab sebab rendahnya penyerapan anggaran punya impilikasi yangg tidak sederhana," terangnya.
Dari sudut pandang ekonomi, kata Farida, rendahnya realisasi anggaran akan berdampak pada kinerja perekonomian daerah. Salah satunya, berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi.
"Pengeluaran pemerintah akan menggerakkan roda perekonomian. Penyerapan tenaga kerja menjadi lebih banyak dan mencegah meningkatnya angka kemiskinan," urainya.
Dia menyarankan, setiap perangkat daerah di Kota Depok untuk menelusuri persoalan yang ada. Selanjutnya, identifikasi faktor-faktor penyebabnya.
"Jangan tunda untuk memahami situasinya. Jika faktornya SDM, kita bisa buat penghargaan bagi Dinas yang tinggi penyerapannya," beber Farida.
Namun, kata Farida, jika anggarannya berkaitan dengan bantuan dari provinsi dan pusat seharusnya, Pemkot Depok membangun kordinasi yang kuat untuk mengawal implementasinya.
"Maka selayaknya dibangun koordinasi yang kuat dengan pemerintah provinsi untuk ikut mengawal implementasinya," pintanya.
Kemudian, dia berpesan, kurangnya serapan anggaran tidak boleh terulang lagi. Sebab, memiliki dampak yang luas terutama pada segi perekonomian.
"Ini tidak boleh terulang lagi. Harus segera ditelusuri penyebabnya. Ditelusuri hingga ketemu akar masalahnya," kata Farida.
Farida berharap, perangkat daerah terkait harus memetakan persoalan tersebut. Sehingga, dapat menemui jalan keluarnya.
"Awal Tahun 2023 harus jelas peta masalahnya sehingga bisa direncanakan secara runut penyelesaiannya," tutupnya. (ger)
Tentang :
Serapan Anggaran Kurang 38,15 Persen
Waktu :
Minggu, 12 Desember 2022
Terserap :
Rp2.527.227.051.772 (61,85 persen)
Belum Terserap :
Rp1.558.562.551.961 (38,15)
Batas Waktu Pencairan :
Jumat, 16 Desember 2022
Kategori Pencairan :
-pengajuan Ganti Uang (GU)
-pengauan Langsung (LS).
Upaya :
-meminta setiap perangkat daerah untuk melakukan percepatan pengajuan pencairan
Kendala :
-leadership masing-masing perangkat daerah
-perencanaan yang tidak akurat
-pengawasan
-evaluasi
Dampak :
-rendahnya penyerapan anggaran punya impilikasi yangg tidak sederhana
-rendahnya realisasi anggaran akan berdampak pada kinerja perekonomian daerah
-berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi
-berkurangnya penyerapan tenaga kerja
-meningkatnya angka kemiskinan
Saran :
-menelusuri masalah
-identifikasi faktor-faktor penyebab
-jangan menunda memahami situasi
-memberikan penghargaan untuk dinas/badan/kantor yang tinggi penyerapan SDM
-membangun kordinasi yang kuat untuk mengawal implementasi bantuan dari provinsi /pusat
Fakta Lainnya :
-kegiatan masih berjalan
-proses pencairan belum diajukan
-sejumlah perangkat daerah masih menunjukan prosgres
Jurnalis : Gerard Soeharly
Editor : Ricky Juliansyah
