SANI/RADAR DEPOK
PEMBEKALAN: Ratusan operator SD negeri dan swasta se-Kota Depok pelatihan SOP Aneka tunjangan yang digelar di Gedung Dibaleka lantai 10, Balaikota Depok. DEPOK – Guna meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) di masing-masing unit kerja. Sebanyak 200 operator SD Negeri dan Swasta se-Kota Depok menjalakan pelatihan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Aneka Tunjangan. Kegiatan pelatihan ini di inisiasi oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok. Tujuannya, agar para operator di sekolah mengerti dan memahami bahwa ada beberapa perubahan kebijakan terkait memasukkan (input) data yang biasa dilakukan. “Jadi kegiatan ini bersifat pengayaan untuk mereka, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan saat melakukan penginputan," kata Kepala Disdik Kota Depok, Mohamad Thamrin kepada Radar Depok. Thamrin menjelaskan, tugas operator sekolah adalah memperbarui data dan mengirimkannya kepada pemerintah pusat. Tugas ini tentunya sekarang lebih mudah karena sudah berbasis daring (online). Data-data yang dikirimkan itu terkait absensi guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), potensi siswa, dan kondisi sekolah. “Data ini semua berkaitan dengan sertifikasi, tunjangan guru, dan bantuan dari pemerintah pusat. Jangan sampai hanya karena terlihat bagus, datanya dimanipulasi sehingga tidak jadi dapat bantuan,” jelasnya. Sementara itu ditemui di lokasi yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Pendidik dan Kependidikan (TPK) Disdik Kota Depok, Lizanova menuturkan, pihaknya rutin melakukan pelatihan kepada para operator. Apalagi ketika ada perubahan kebijakan dan pemerintah pusat. “Dari mulai proses pengajuan hingga pencairan tunjangan. Datanya akan dicatat oleh operator. Dengan begitu mereka dituntut untuk memahami SOP,” tuturnya. Dirinya berharap melalui sosialisasi ini para operator sekolah memiliki cara berfikir yang lebih komprehensif. Apalagi bagi petugas yang baru, kegiatan ini akan sangat bermanfaat. "Adapun untuk pematerinya, adalah para tutor di PTK yang sudah mendapatkan pembekalan dari provinsi atau pusat," tutup Lizanova. (san)