SADAR AGRARIA: Ketua Himapol IISIP Jakarta, Casa Sulthan Mulya memberikan cinderamata kepada Sekjen KPA, Dewi Kartika yang menjadi narasumber diskusi. Foto: HIMAPOL IISIP FOR RADAR DEPOK RADARDEPOK.COM, DEPOK – Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) IISIP Jakarta menggelar diskusi publik bertema “Politik Agraria di Indonesia : Implementasi dan Konsekuensinya”. Dimoderatori Sekretaris Himapol Periode 2018-2019 Muhammad Indhi, Himapol menghadirkan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika sebagai narasumber. Ketua Umum Himapol IISIP Jakarta, Casa Sulthan Mulya menuturkan, diskusi publik merupakan agenda rutin yang digelar dalam rangka menambah wawasan mahasiswa IISIP Jakarta tentang isu-isu terkini. “Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk melihat fenomena yang terjadi dari sudut pandang akademis. Berdasarkan data dan fakta, lewat kajian yang objektif dan komperhensif,” ucap Casa kepada Harian Radar Depok di lokasi diskusi, Gedung Auditorium Kampus IISIP Jakarta. Menurut mahasiswa semester 6 ini, politik agraria diangkat sebagai tema dikusi demi menyadarkan mahasiswa akan ketidakadilan agrarian yang marak terjadi di Indonesia. Dengan kesadaran ini, diharapkan mahasiswa memiliki kepedulian dan keberanian untuk bergerak membantu saudara sebangsa yang sedang kesulitan. “Perlu kami tegaskan, isu agraria adalah bukan cuma urusan petani (peasant) saja. Melainkan persoalan bersama yang harus dicari solusinya bersama-sama,” tegasnya. Dewi Kartika mengapresiasi inisiatif Himapol menggelar diskusi. Sekjen KPA sejak November 2016 ini menilai, perjuangan mewujudkan Reforma Agraria (RA) membutuhkan kerja sama dari semua elemen. Termasuk mahasiswa dan generasi muda. “Paling tidak, forum-forum seperti ini efektif menyambung komunikasi antara mahasiswa di kampus dengan aktifis dan gerakan-gerakan masyarakat sipil di lapangan," kata Dewi. Dalam pemaparan materinya, Dewi menggambarkan bahwa Indonesia sedang dilanda krisis agrarian yang kronis, massif dan sistemik. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) KPA, selama 2018 ditemukan 410 letusan konflik agrarian se-Indonesia diatas lahan seluas 807.177, 613 hektar. Melibatkan 87.568 kepala keluarga. “Data-data ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang dilanda krisis Agraria yang kronis, massif dan sistemik dalam bentuk etimpangan struktur agraria, konflik struktural agraria, deagrarianisasi, dan kerusakan ekologis,” tegas Dewi. Sebagai solusinya, KPA meminta pemerintah mengembalikan orientasi kebijakan politik agrarian kepada spirit konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. “Mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong-royang” kata Dewi, mengutip UUPA 1960. Dewi mengakui agraria termasuk isu yang mainstream. Bahkan, kerap diidentikkan dengan ideologi dan Partai Komunis. Padahal Reforma Agraria adalah bentuk kongkret dari pewujudan keadilan sosial yang di sila ke-5 Pancasila. Karena itu, Dewi menganjurkan Himapol dan organisasi pemuda/kemahasiswaan lain bisa menggelar diskusi tentang agrarian secara rutin. “Dengan begitu, semoga mampu memasyarakatkan agenda Reforma Agraria, serta menumbuhkan nalar kritis generasi muda di Indonesia atas ketidakadilan agrarian yang terjadi,” pungkasnya. (san)