DISKUSI : Forum Ngopi Depok berfoto bersama usai menggelar diskusi di JPW Café & Showroom Ruko Verbena D-16, Jalan Boulevard Grand Depok City, Titajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Selasa (4/12). FOTO : CHRISTINE/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Giat Forum Ngopi Depok menggelar diskusi di JPW Cafe & Showroom Ruko Verbena Jalan Boulevard Grand Depok City, Rabu (4/12). Pada diskusi tersebut mereka menyoroti anggaran pendidikan, yang dianggap telah menjadi 'tumbal' kepentingan administrasi perkantoran. Koordinator Riset Forum Ngopi Depok, Muhamad Maulana menyebutkan, diskusi tersebut sebagai bentuk kepedulian dalam pembangunan pendidikan. Diketahui, dalam hal anggaran amanat Undang-Undang tentang besaran anggaran pendidikan 20 persen dari postur APBD, serta APBN tertuang di UUD 1945 pasal 31 ayat 4, dan UU sistem pendidikan nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1. “Maka tidak ada tawar menawar bagi pemerintah di semua tingkatan untuk memastikan terpenuhinya mandat undang-undang ini,” ucap Maulana. Diskusi tersebut juga memaparkan data mengenai Proporsi Belanja Data Kota Depok, terhadap total APBD menurut fungsi tahun 2017-2019. Maulana mengatakan, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor pendidikan masih minim. Bahkan terlihat jelas adanya penurunan proporsi anggaran pendidikan yang dibarengi dengan kenaikan proporsi anggaran untuk pelayanan umum, yang umumnya untuk urusan administrasi perkantoran. “Artinya, anggaran pendidikan Kota Depok menjadi tumbal urusan administrasi perkantoran,” ucap Maulana. Dari data tersebut, para peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang, seperti aktivitas pendidikan, pengajar, berharap adanya kepedulian yang lebih terutama sektor pendidikan. “Kami harap kedepannya Pemkot Depok memperhatikan pengelolaan dana pendidikan. Salah satunya anggaran yang tepat sasaran, sehingga dapat membantu siswa yang membutuhkan dana tersebut,” ungkapnya. (rd)   Jurnalis : Christine Editor : Pebri Mulya