MENGAWASI : Ketua DPW Komite Pergerakan Nasional (KOMPERNAS) Jawa Barat, Wido Pratikno, bersama Ketua Umum Komite Advokasi Pendidikan Untuk Rakyat (KAPUR) Torben Rando Oroh. FOTO : ISTIMEWA   RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di Kota Depok mulai dari tingkat SDN hingga SMAN, tidak ada yang menyalahi peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok maupun Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, sejumlah elemen masyarakat turut mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan PPDB 2020 di Kota Depok. Dari mulai Jadwal Pelaksanaan dan Juklak Juknis tidak ada pelanggaran selama masa PPDB 2020. Ketua DPW Komite Pergerakan Nasional (Kompernas) Jawa Barat, Wido Pratikno mengatakan bahwa proses PPDB 2020 di Kota Depok sudah sesuai dengan peraturan yang digunakan. Ia menilai, tidak ada yang menyalahi aturan, semua sudah sesuai. Lalu setelah PPDB 2020 berakhir, sejumlah elemen masyarakat termasuk Kompernas melihat masih banyak warga Depok yang belum mendapat sekolah dan terancam putus sekolah. “Kemudian mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan khusus diluar proses PPDB agar bisa menampung warga yang terancam putus sekolah, lewat kebijakan optimalisasi sekolah atau penambahan sekolah negeri yang baru,” ujar Wido yang juga merupakan aktivis buruh. Sementara itu, Ketua Umum Komite Advokasi Pendidikan Untuk Rakyat (KAPUR) Torben Rando Oroh, menyatakan bahwa negara hukumnya wajib memikirkan dan bertanggujawab atas pendidikan rakyat. “Sekolah negeri yang paling mungkin diintervensi langsung oleh pemerintah, maka rakyat ingin sekolah di sekolah yang dibangun dengan uang rakyat itu sendiri,” ujar Torben Rando Oroh, mantan aktivis 98. Rando juga menambahkan bahwa sekolah negeri adalah fasilitas negara untuk melayani rakyat dibidang pendidikan. “Jika memang menurut kepala sekolah masih mampu untuk menampung beberapa siswa ditiap sekolah, maka itu hukumnya wajib menampung. Kami dari KAPUR akan selalu siap mengadvokasi Kepala Sekolah yang akan dikriminalkan maupun diperiksa jika membela hak rakyat sesuai amanat UUD 1945 sebagai aturan tertinggi di negeri ini,” ujar Rando, kepada sejumlah wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Sabtu (1/8) usai rapat persiapan HUT Kemerdekaan RI versi aktivis. (rd/gun)   Jurnalis : M. Agung HR Editor : Pebri Mulya