RADARDEPOK.COM, DEPOK – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe meminta agar evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator.

“Dengan begitu, seluruh kebutuhan dan kepentingan siswa dapat terakomodir,” kata Abdul Harris Bobihoe kepada Radar Depok, Kamis (3/2).

Terlebih, sambung politikus milenial Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, hampir dua tahun pandemi Covid-19, para siswa merasa bosan akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ). Ditambah, adanya pembelajaran yang tidak tersampaikan (cognitive learning loss) dan terdampaknya aspek psikis karena sekolah online.

“Kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia membuat khawatir orang tua siswa terhadap kondisi anaknya, karena sekolah telah menjadi klaster penyebaran Covid-19,” sambung Abdul Harris Bobihoe .

Untuk itu, dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat 8 (Kota Depok-Kota Bekasi ini berharap agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan PTM penuh atau 100 persen dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan siswa.

“Sebab, hal ini menjadi dilema, di satu sisi kita ingin anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa dapat menyerap bahan pembelajaran sesuai kurikulum, di sisi lain juga harus mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan selama PTM 100 persen,” katanya.

Abdul Harris Bobihoe pun meminta agar pemerintah dapat melibatkan banyak stakeholder dalam melakukan evaluasi PTM. Dia menilai, keterlibatan banyak pihak terkait dapat membantu pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa.

“Juga melibatkan perwakilan orang tua dan guru. Jadi selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak,” ucap Abdul Harris Bobihoe. (cky)

Editor : Ricky Juliansyah