RADARDEPOK.COM - Siswa miskin ditolak sekolah membuat prihatin relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok. Karenannya, Jumat (29/07), ratusan relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), geruduk SMAN 14 Depok.

"Ya kami cukup prihatin. Tidak pantes sekolah milik negara menolak siswa miskin bersekolah. Karena sekolah adalah hak warga negara siapapun. Negara saja mewajibkan semua anak bersekolah, koq bisa ada sekolah yang menolak," ujar Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan.

Keprihatinan DKR ini, kemudian diwujudkan dalam suatu Aksi Demontrasi solidaritas untuk siswa miskin kota Depok.

"Senjatanya masyarakat miskin ya gak ada lagi selain melakukan demontrasi, untuk mencari solusi agar anak tetap dapat sekolah," tegas Roy Pangharapan.

Menurut DKR, sebelum melakukan demontrasi, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, namun gagal mencapai kesepakatan dan tidak ada solusinya.

"Anehnya gubernur Ridwan Kamil penuh janji semua anak di Jawa Barat bisa sekolah. Kemarin omong besar janji lagi sama anak-anak Citayam bisa sekolah. Sampai hari ini kasus anak ditolak sekolah didiamkan Gubernur Ridwan Kamil," keluh Roy Pangharapan.

Setelah ketua DKR melakukan orasi, dengan sigap para aparat keamanan memfasilitasi pendemo dengan pihak sekolah. Sejumlah perwakilan DKR ditambah para orang tua siswa langsung ditemui Kepala SMAN 14 Kota Depok, Dadi.

Pertemuan sempat alot, terkait tuntutan DKR kota Depok. Pihak sekolah merasa sudah tidak bisa mengakomodir. Namun DKR Kota Depok memiliki data sejumlah ruang kelas berisi dari 38 siswa bahkan ada yang lebih.

Bahkan menurut DKR, telah terjadi penambahan ruang kelas di luar ketentuan dari empat ruang kelas menjadi enam, ruang kelas 10.

"Sempet ada dinamika di ruang kepala SMAN 14, cukup alot, kami siap buka-bukaan data. Kami pertanyakan bagaimana caranya siswa masuk untuk tambahan 2 kelas," ujar ketua DKR

Akhirnya, setelah kepala SMA berkoordinasi dengan pimpinan, diakomodir satu siswa dari tiga siswa miskin yang diperjuangkan DKR.

"Ya disepakati satu dan kami akan terus menuntut dua siswa miskin yang harus sekolah," pungkas Roy Pengharapan.

Sejumlah tokoh hadir pada aksi tersebut di antaranya, Ketua Dewan Pakar DKR Depok, Sortaman Saragih, Ketua Arema Kota Depok, Anton Sujarwo.

Sortaman Saragih mengatakan, masyarakat Depok jangan diam jika ada anak tetangganya tidak bisa makan, tidak bisa sekolah atau tidak bisa berobat.

"Karena semua itu tanggung jawab negara maka kewajiban masyarakat untuk mengingatkan penyelenggara negara. Rakyat sudah bayar pajak, jangan sampai ada anak Depok tidak sekolah. Kalau ada anak tidak sekolah seharusnya gubernur atau walikota mundur karena gagal," tegas Sortaman Saragih. (cky)

Editor : Ricky Juliansyah