"Adapun demikian, tiga komponen tersebut saling beriringan satu sama lain dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli Kota Depok," terang Achmad Nur Rafi.
Di beberapa daerah di Indonesia, jelas Achmad Nur Rafi, terdapat BUMD yang menaungi bidang pasar, pangan, dan persampahan. Contohnya Perumda Pasar Jaya milik Daerah Khusus Jakarta yang bergerak di bidang pasar dan pangan, lalu Sleman yang akan membentuk BUMD sampah.
"Jika BUMD ini benar akan ditambah, tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan membagi sumber pendapatan berdasarkan komponen yang menjadi konsern warga Depok, lalu jika dikelola dengan baik, dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan berkualitas, serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru," papar Achmad Nur Rafi.
Tentu saja, kata Achmad Nur Rafi, membentuk BUMD baru akan menimbulkan tantangan. Masalah seperti kurangnya modal, lemahnya tata kelola, dan keluhan dari swasta perlu diantisipasi.
Baca Juga: Kerap Tampil Berdua, Supian Suri dan Chandra Rahmansyah Minta Warga Depok Jaga Kebersamaan
"Pemerintah Kota Depok di bawah pemerintahan baru Supian-Chandra tentunya perlu memastikan bahwa setiap BUMD yang akan dibentuk sudah melalui kajian yang mendalam, transparansi dalam pengelolaan, serta sinergi dengan pihak swasta untuk memaksimalkan potensi usaha," ungkap Achmad Nur Rafi.
Selanjutnya, Achmad Nur Rafi menilai, penambahan BUMD di Kota Depok adalah langkah strategis untuk meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki layanan publik.
"Dengan perencanaan yang baik dan dukungan dari semua pihak, keberadaan BUMD baru dapat menjadi solusi bagi tantangan anggaran dan ekonomi lokal. Sudah saatnya Kota Depok mengambil langkah maju untuk mewujudkan hal ini demi kesejahteraan masyarakat," tandas Achmad Nur Rafi. ***