Indra Napitupulu (Sekretaris DPC Gapeksindo Kota Depok) RADAR DEPOK.COM, SUKMAJAYA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kota Depok mempertanyakan proses lelang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sekretaris DPC Gapeksindo, Indra Napitupulu menyatakan, dinas dalam membuat syarat-syarat pelelangan yang super ekslusif sangat memberatkan. Karena setiap peserta lelang harus membuat syarat tenaga ahli 16 personil. Sementara, kata Indra, untuk proses SBU, dinas membuat syarat hanya satu orang tenaga ahli SMA/SMK untuk kelas kecil. “Kalau syaratnya seperti itu (tenaga ahli 16 personil, red), hanya kawan atau teman-teman dinas saja yang bisa ikut (lelang). Di mana mereka sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari,” kata Indra kepada Radar Depok, di Sekretariat Gapeksindo, Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Abadijaya, Sukmajaya, kemarin. Indra merinci persyaratan yang dibuat dinas. Jika dihitung dari segi biaya administrasi untuk tenaga ahli Rp1 juta x 16 orang, total biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp16 juta. Belum lagi, kata dia, duk bank sebesar Rp150 ribu, duk material Rp100 ribu, dan materai Rp60 ribu. “Jadi total biaya untuk ikut SPH super ekslusif itu mencapai Rp20 jutaan. Nominal ini sangat fantastis buat teman-teman asosiasi jasa konstruksi,” katanya. Sebenarnya, sambung Indra, dinas bisa membuat syarat lelang yang sederhana di ULP Kota Depok. Agar semua masyarakat jasa konstruksi di Kota Depok bisa ikut berpartisipasi dalam proses pelelangan. “Yang kita inginkan lelang yang fair, jujur dan bermartabat. Itu yang seharusnya dilakukan dinas,” katanya. Selain dinas, Indra menyebut ada anggota DPRD Kota Depok yang memblokir program Pokok-pokok Pikiran (Pokir). “Menjelang pelelangan di Dinas PUPR, pihak DPRD selaku pengawas pemda justru malah membuat sengsara masyarakat jasa konstruksi. Kenapa? Karena seharusnya kita lah yang berhak atas pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan oleh Pokok-pokok Pikiran DPRD. Bukan malah memblokirnya,” sebut Indra. (ram)