KONFIRMASI : Sekjen DPC Partai Gerindra Kota Depok, H. Hamzah bersama Ketua Harian DPC Partai Gerindra Kota Depok, Jamaludin dan anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok dan dewan terpilih saat melakukan konfrensi pers di ruang Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Gedung DPRD Kota Depok, Jalan Boulevard GDC, Kecamatan Cilodong, Senin (2/9). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK   RADARDEPOK.COM, DEPOK - DPC Partai Gerindra Kota Depok menolak keras proses karantina Anggota DPRD Kota Depok terpilih, di salah satu hotel, kawasan Jalan Margonda. Karantina merupakan prosesi persiapan untuk pelantikan dewan, hari ini (3/9). Sekjen DPC Partai Gerindra Kota Depok, Hamzah menegaskan, Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok tidak akan mengambil dan menolak fasilitas tersebut. “Saya secara pribadi dan kami Fraksi Gerindra tidak akan ambil fasilitas tersebut. Semua anggota fraksi, baik yang baru maupun yang lama (petahana) tidak akan mengambil fasilitas menginap,” kata Hamzah, di ruang Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Senin (2/9) Sikap ini sengaja diambil, karena pihaknya merasa khawatir prosesi karantina itu akan berbenturan dengan aturan hukum. Sebab, dewan terpilih dari Pemilu 2019 belum dilantik sebagai Anggota DPRD Kota Depok 2019-2024. “Karenanya, kami menolak dikarantina. Tapi, silahkan saja, bagi teman-teman yang ingin menginap dan mengambil fasilitas tersebut,” paparnya. Lebih lanjut, meski absen karantina, Fraksi Gerindra sepakat untuk hadir pukul 06:00 WIB, di hotel yang dimaksud, untuk kemudian meluncur bersama ke Gedung DPRD Kota Depok. “Kami juga menjaga keselamatan dari teman-teman Fraksi Gerindra, baik yang baru maupun yang lama,” ucapnya. Sebab, Hamzah mengungkapkan, secara aturan dewan terpilih yang belum dilantik, bukan merupakan pejabat negara dan belum boleh menggunakan fasilitas yang dianggarkan oleh negara. “Kalau sudah dilantik, baru boleh. Jangan sampai ada dikemudian hari ada permasalahan. Kami Fraksi Gerindra tidak ingin ada masalah kemudian hari,” ungkapnya. Hal ini, kata Hamzah, tidak ada paksaan kepada fraksi lain dari Fraksi Gerindra. Namun, pemahaman hukum dari Gerindra bisa berbeda dengan lainnya. “Karena pandangan tiap fraksi berbeda-beda,” pungkasnya. Sebagai informasi, langkah yang dilakukan Fraksi Gerindra, nyatanya juga dilakukan jajaran Fraksi PDI Perjuangan. (rd)   Jurnalis : Ricky Juliansyah Editor : Pebri Mulya