RADARDEPOK.COM, CILANGKAP-Kelurahan Cilangkap mengadakan acara Rapat Kordinasi (Rakor) pelacakan anak dan orang putus sekolah yang di laksanakan di Wisma Kinasih, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos.

Laporan : Andika Eka Maulana

Persoalan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) adalah persoalan banyak pihak dan banyak daerah. Karena hal ini berkait erat dengan tingkat dan lama pendidikan yang diterima masyarakat di sebuah daerah.

Di Kecamatan Tapos sendiri, saat ini lama pendidikan anak baru berada di angka 11 tahun 3 bulan atau kelas dua SLTA dari seharusnya di angka 13 tahun.

“Realitas lama pendidikan di Kecamatan Tapos baru 11 tahun 3 bulan. Artinya rata-rata kelas dua SLTA. Dan ini harus terus diupayakan peningkatannya,” kata Camat Tapos, Abdul Mutolib.

Kegiatan pelacakan anak dan orang putus sekolah, merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mengetahui secara pasti berapa angka anak putus sekolah dan orang yang telah lewat usia sekolah namun belum menuntaskan pendidikannya.

“Kegiatan dengan sasaran akhir untuk mendapat data terkait anak yang putus sekolah tentunya untuk mengetahui jumlah secara pasti berapa orang anak usia sekolah yang tidak bversekolah dan kita harus tahu alasanya,” kata Abdul Mutolib

Jika anak putus sekolah uraian dan sasarannya jelas yaitu pada anak usia sekolah, maka untuk orang putus sekolah sasarannya adalah mereka yang telah berusia melebihi usia sekolah namun belum mendapatkan pendidikan yang semestinya.

Data ini menurutnya nanti akan direkomendasikan ke instansi terkait untuk diberikan tindakan. Karena leading sektor secara khusus terkait hal ini bukan lagi menjadi domain pihak Kelurahan atau Kecamatan.

“Program pelacakan anak putus sekolah dan kota ramah anak, irisannya sama yaitu bagaimana semua pihak memberikan perhatian dan fokus yang sama terkait hak pendidikan yang harus didapat si anak,” imbuhnya.

Sekretaris Kelurahan Cilangkap, Saipudin menambahkan, dengan dilaksanakannya sosialisasi pelacakan anak putus sekolah itu, maka diharapkan bisa diketahui secara pasti jumlah anak yang tidak bersekolah di Kelurahan Cilangkap.

“Dengan adanya data yang sifatnya by name by addres, tentunya sasaran pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan dan juga hak anak bisa lebih tepat,” imbuhnya.

Saipudin juga berharap agar masyarakat bisa memberikan informasi yang akurat kepada pemerintah terkait pendidikan anggota keluarga mereka. “Sebab, ini akan sangat mendukung pemerintah dalam pelacakan tersebut,” tutupnya. (*)

Jurnalis : Andika Eka

Editor : Arnet Kelmanutu