TAHAP PEMBANGUNAN: Transmart Cibubur dalam proses pembangunan. (Insert) warga RT05/09 Kelurahan Harjamukti, Cimanggis, Srijanto Tjokrosudarmo, menunjukan surat yang dilayangkan ke pihak Trans dan Walikota Depok. Foto: Ricky/Radar Depok RADAR DEPOK.COM – Warga RT05/09 Kelurahan Harjamukti, Cimanggis, sebagai masyarakat terdekat dengan pembangunan proyek Transmart Cibubur yang dilakukan PT. Trans, menuntut komitmen terhadap kompensasi dari pembangunannya dan disertai dengan pernyataan tertulis serta bermaterai. Warga RT05/09 yang hanya berjarak 10 meter dari lokasi pekerjaan, Srijanto Tjokrosudarmo mengungkapkan, saat ini PT. Trans belum ada perizinan untuk pembangunan, seperti izin amdal, IMB dan lainnya. “Janjinya cuma tes tanah, tapi sudah mulai pembangunannya sejak Desember. Permintaan warga pun belum dipenuhi semuanya, izin warga terdekat belum ada, malahan saat pertemuan, warga jauh yang diundang," kata Sri-sapannya- Ia menjelaskan, kalau budaya orang timur, jika orang asing datang ke wilayah tertentu istilahnya harus ada kulonuwun. Saat ini, tidak pernah diajak bicara, tahu-tahu sudah ada pekerjaannya. "Kerjaanya sampai pukul 03:00-04: 00 WIB. Saya sms ke pihak Trans, ibu saya pasang ring jantung, tiga hari harus istirahat. Kalau mau bekerja benahi dulu segala sesuatunya. Jangan seenaknya kerja," kata Sri. Sri mengaku sudah menghadap pihak Trans, tetapi belum ada respon sama sekali dan dilempar ke pihak ketiga yang tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan dan menentukan kebijakan. "Lucu namanya kalau dilempar ke orang yang tidak tahu apa-apa. Seolah-olah mereka sudah bisa berbuat apa saja, karena warga pada tandatangan, kan itu cuma sebagian saja, rumahnya jauh-jauh. Saya sendiri tetangga terdekat tidak pernah diundang saat pertemuan. Terakhir, saya datang sendiri saat pertemuan, tapi belum ada komitmennya," katanya. Pria yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Mutiara Jokowi, ini menguraikan, jika sudah melayangkan surat perihal keberatan atas pembangunan proyek Transmart Cibubur ke PT. Trans dan Walikota Depok, yang menyatakan menolak keras adanya pembangunan Transmart dengan alasan, pertama dia dan keluarga terkena dampak langsung, karena lokasi tersebut persis di depan rumahnya, kedua tidak pernah diajak bermusyawarah, ketiga patut diduga adanya pemalsuan dokumen untuk mendapatkan izin pembangunan, keempat adanya penolakan warga disekitar lokasi pembangunan. "Terakhir belum adanya kesepakatan dengan warga di sekitar lokasi pembangunan. Saya sudah kirim ke walikota dan ada bukti tanda terimanya tanggal 16 November 2016 oleh bagian Umum Setda Kota Depok. Sampai sekarang belum ditindaklanjut, kan harusnya dipanggil, Kalau walikota menanggapi atensi warganya," katanya. Pihaknya menuntut komitmen secara tertulis dari PT. Trans, seperti tenaga kerja dari lingkungan 60 persen, ada biaya operasional bulanan RT, RW, Karang Taruna, LPM dan lainnya. Dan pak Sri mengultimatum agar PT. Trans dapat segera melakukan musyawarah dengan warga dan membuat pernyataan tertulis minggu ini. "Saya tidak menolak adanya ini. Yang penting tuntutan masyarakat dipenuhi, dengan pernyataan tertulis. Saya minta pihak trans datang ke saya baik. Minggu ini tidak ada itikad baik dari mereka, saya tegaskan ini bisa berlanjut, juga ke Pemkot Depoknya," tandasnya. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Yulistiani Muchtar, mengungkapkan, saat ini untuk rencana pembangunan yang dilaksanakan PT. Trans di Harjamukti sudah masuk tahapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Sekarang sedang tahapan IMB,” jawab Yulis melalui pesan singkat. (cky)