SAMBUTAN: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Harminus Koto, memberi sambutan di acara sosialisasi pengawasan partisipasif dalam pengenalan kelembangaan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, di Hotel Bumi Wiyata, kemarin. Foto : Irwan/Radar Depok RADAR DEPOK.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan pemerintah daerah, untuk terus menggalakan warga untuk perekaman KTP elektronik (E-KTP). Peringatan tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Apalagi di 2018, akan diadakan ajang besar: Pilgub Jabar 2018. "Menurut perundang-undangan, DPT yang dapat mengikuti Pilkada adalah mereka yang telah memiliki KTP elektronik," kata Ketua Bawaslu Jawa Barat, Harminus Koto, kemarin. Ditanya soal seleksi calon Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), kata dia, pihaknya sudah melakukan seleksi wawancara dan sudah menjaring enam nama calon Panwaslu untuk daerah yang melaksanakan Pilkada serentak di 2018. "Tiga orang ditetapkan menjadi Panwaslu. Mereka ini yang patut menjalankan tugas kepemiluan. Sedangkan tiga orang lagi cadangan (PAW) bila sewaktu-waktu ada persoalan. Ini sudah menjadi kebijakan Bawaslu Jawa Barat," tuturnya. Kata dia, setelah ditetapkan tiga orang menjadi Panwaslu di tingkat kota dan kabupaten ini, baru nanti pada Agustus bakal dilantik. "Bulan depan sudah bisa dilantik. Kita akan pleno dan mereka (Panwaslu) langsung bekerja," kata dia. Ia menambahkan bahwa nanti setelah Panwaslu ditetapkan, pihaknya berencana akan menggandeng mahasiswa untuk ikut mengawasi pemilu di sejumlah perguruan tinggi sesuai daerah masing-masing. "Kita akan gandeng mahasiswa untuk dijadikan relawan pengawas pemilu," katanya. Masih di lokasi, Komisioner KPU Kota Depok, Nana Sobarna, mengapresiasi langkah Bawaslu Jawa Barat mengelar soalisasi di Kota Depok. Sehingga diharapkan Pilgub Jabar 2018 berjalan lancar. Ia juga ingin agar nanti di Depok, KPU-Panwaslu dapat bersinergi dalam menjalankan tupoksi guna berjalan lancar Pilkada Jawa Barat. "Kami ingin bersinergi di perjalan pilkada Jawa Barat nanti," kata Nana. Nana menambahkan bahwa penyelengara pemilu: KPU, Bawaslu, dan DKPPU, bisa saling bersinergi dalam melaksanakan tugasnya selama pemilu. Terlebih ia menambahkan, tahapan pilkada akan diawali perekrutan PPK dan PPS di Oktober mendatang. Lalu dilanjutkan, pilkada Jawa Barat untuk penetapan pada Febuari 2017. "Pilkada Jawa Barat untuk pencoblosan di 27 Juni 2018," tutupnya. (irw)