DISKUSI : Para Tokoh Masyarkat Kecamatan Tapos melakukan diskusi membahas PT. Karabha Digdaya di aula Kantor Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos. Foto: INDRA SIREGAR / RADAR DEPOK RADARDEPOK.COM, TAPOS – Masyarakat Tapos yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan Kecamatan Tapos menolak pembangunan yang akan dilakukan PT. Karabha Digdaya di wilayah kecamatan paling timur di Kota Depok. Hal tersebut terungkap usai Forum Peduli Lingkungan Kecamatan Tapos menggelar diskusi di Aula Rapat Lantai 2 Kantor Kecamatan Tapos belum lama ini. Ketua Forum Peduli Lingkungan Kecamatan Tapos, Eka Ridwansyah mengatakan, hasil dari diskusi tersebut, para Tokoh Masyarakt Kecamatan Tapos dan seluruh Ketua LPM se Kecamatan Tapos serta Karang Taruna dan organisasi masyarakat se Kecamatan Tapos menolak pembangunan yang dilakukan oleh PT. Karaba Digdaya apa bila tidak memberikan manfaat untuk masyarakat Tapos. “Dalam diskusi ini hadir juga Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, H. Nurhasim dan H. Hamzah beserta 100 orang pesera dari berbagai elemen masyarakat Tapos,” kata Eka kepada Radar Depok. Sementara, Ketua LPM Kelurahan Tapos, Dedi Wiyati mengatakan mereka terngah menyoroti kegiatan pembangunan Megapolitan di wilyah timur Kota Depok, tepatnya di Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos. “Fokus pembahasan dalam diskusi ini adalah keberadaan Situ Patinggi yang berada di kawasan PT. Karaba,” ucap Dedi. Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, H. Nurhasim  mengatakan, pihaknya akan menyikapi keluhara para Tokoh Masyarakat Kecamatan Tapos tersebut. Dia mengatakn sangat mendukung segala bentuk investasi di Kecamatan Tapos asalkan sesuai ddengan aturan yang berlaku. “Kami tidak akan menghalangi kegiatan pengembang, termasuk PT. Karabha Digdaya, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatannya terlebih pembangunan PT. Karabha Digdaya menyangkut hajat hidup orang banyak pasti ada dampak positif dan negatif dari kegiatan pembangunan mereka. Sehingga harusnya dilakukan musyawarah oleh PT. Karabha Digdaya dengan warga sekitar sebelum melakukan pembangunan,” ucap politikus Golkar itu. (dra)