INISIATIF:  Warga melakukan kerja bakti membangun drainase di lingkungan RT02/14, Kelurahan/Kecamatan Pancoranmas, Minggu (22/9). FOTO : ADIT/RADARDEPOK   RADARDEPOK.COM, PANCORANMAS – Kerap banjir saat musim hujan, warga RT02/14 Kelurahan/Kecamatan Pancoranmas inisiatif membangun drainase secara swadaya di wilayahnya. Hal tersebut dilakukan, karena permohonan dan proposal yang diajukan warga belum juga direspon Pemkot Depok. Seperti yang dituturkan Ketua RT02/14 Kelurahan Pancoranmas, Usman, warganya kerap mengeluhkan buruknya drainase di wilayahnya. Sehingga, kerap menimbulkan banjir saat musim hujan. “Warga sudah sering mengeluh masalah banjir ke saya, dan saya pun sudah mengajukan proposal kepada pihak terkait. Namun, sampai saat ini belum ada bantuan yang turun,” ucap Usman kepada Radar Depok, Minggu (22/9). Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperoleh, sebenarnya ada anggaran sebesar Rp380 juta untuk perbaikan Jalan Lingkungan (Jaling) di lingkunganya. Namun, hingga saat ini, pihaknya belum mendapat konfirmasi kapan akan direalisasikan. “Lokasinya di Jalan Murni. Tapi belum tahu tindaklanjutnya. Padahal, itu anggaran tertinggi yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur di wilayah kami,” ucap Usman. Ia berharap agar dana tersebut cepat direalisasikan. Sehingga, permasalahan banjir di wilayahnya terselesaikan. “tidak hanya terlampir di rekapan itu, tapi secepatnya direalisasikan agar permasalahan banjir ini juga cepat selesai,” pungkasnya. Sementara, berdasarkan keterangan dari Sekretaris RT02/14, Sukidi, wilayah RW lain sudah ada perbaikan dan peningkatan infrastruktur. Sedangkan, di wilayahnya belum ada satupun pembangunan yang dilaksanakan. “Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga kami. Bahkan, sudah  empat kali ganti ketua RT belum juga ada pembangunan di wilayah kami,” tutur Sukidi yang juga Bendahara RW14 kelurahan setempat. Di tempat yang sama, Bendahara RT02/14, Hendra Habibi menerangkan, untuk pembangunan drainase dilakukan secara swadaya dan tidak ditetapkan besaran biaya yang diminta. “Seikhlasnya saja, karena disini warga kami pun bisa dibilang ekonominya menengah ke bawah, jadi kami tidak ada paksaan kepada warga untuk memberikan atau tidak,” tutur Hendra. (rd)   Jurnalis : Adit Editor : Pebri Mulya